TALIWANG—Mutasi guru yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) beberapa waktu lalu ternyata masih menuai penolakan.
Penolakan itu bahkan terang-terangan ditunjukkan sejumlah tenaga pendidik yang namanya masuk dalam SK penempatan baru di sejumlah sekolah diwilayah KSB.
Hal tersebut terungkap saat Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST mengumpulkan seluruh pejabat struktural Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora). ‘’Sampai saat ini masih ada protes dari guru PAUD dan TK yang dimutasi beberapa waktu lalu. Ada yang menolak dipindah, ada juga yang mengaku keberatan dipimpin oleh guru yang relatif masih muda,’’ ujar sejumlah pejabat Dikpora KSB di hadapan wabup KSB, kemarin.
Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri. Dikpora beberapa kali berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun oknum guru yang menolak dipindahtugaskan itu ternyata tetap tidak terima. ‘’Ini sepertinya perlu disikapi pimpinan. Karena masalah ini sudah menyangkut kebijakan,’’ jelas mereka lagi.
[postingan number=3 tag=”mutasi”]
Wabup KSB, Fud Syaifuddin, ST yang mendapat laporan itu langsung dibuat meradang. Diakuinya, saat mutasi dan pergeseran guru TK beberapa waktu lalu, banyak guru yang menolak dipindah. Terutama guru yang selama ini sudah merasakan kenyamanan mengajar di TK swasta. ‘’Dari awal oknum-oknum guru ini menolak dimutasi. Dengan berbagai cara mereka melakukan upaya lobi untuk tidak dipindah. Tapi kami tetap pada pendirian semula, semua guru TK negeri. Terutama yang diperbantukan di TK swasta harus ditarik untuk mengisi dan mengajar di TK negeri,’’ tegasnya.
Politisi PBB ini menegaskan, terkait persoalan ini, dirinya memint Dikpora terutama bidang terkait untuk mengambil sikap tegas. Sikap tegas yang diambil instansi ini akan menjadi rujukan kepala daerah untuk mengambil kebijakan lebih tegas, terhadap oknum-oknum tersebut. ‘’Kalau tidak diterima dimutasi dengan alasan sudah merasa nyaman bertugas di sekolah swasta, sebaiknya mundur saja. Ngapain jadi PNS, kalau mereka tidak mau ditempatkan di sekolah negeri,’’ tegasnya.
Mutasi terhadap guru TK yang berstatus sebagai PNS ini murni dilakukan sebagai sebuah kebutuhan. Banyaknya TK negeri baru di KSB, membuat pemerintah harus mengambil keputusan untuk menarik seluruh guru PNS yang sebelumnya diperbantukan disekolah swasta. ‘’Ini juga saya ingatkan kepada mereka yang protes-protes itu. Saya minta nama-nama mereka dicatat. Apalagi kalau mereka tidak pernah masuk, bisa kita usulkan untuk dipecat. Karena jelas mereka telah melanggar sumpah janji sebagai PNS,’’ ancamnya.
Pemerintah tidak akan main-main soal disiplin aparatur. Apalagi, saat ini Pemerintah KSB sudah menerapkan sistem absensi online. Bagi aparatur yang tidak pernah ngantor dan malas akan diberikan sanksi tegas. ‘’Disiplin aparatur jadi tugas berat yang harus dimaksimalkan tahun ini. Kalau masih ada yang tidak mau mengikuti disiplin itu, kita akan berikan sanksi tegas,’’ tandasnya lagi.
Pada kesempatan itu, Wabup juga meminta Dikpora KSB untuk segera menyusun kebutuhan guru dimasing-masing sekolah. Permintaan ini disampaikan wabup menyusul rencana mutasi bagi guru dalam waktu dekat. ‘’Didata dulu semua sekolah yang ada di KSB. Jumlah gurunya berapa, kalaupun kurang itu berapa. Supaya kita bisa mendistribusikan ulang guru-guru ini. Kenapa ini penting dilakukan, agar kualitas pendidikan di masing-masing sekolah merata,’’ tambahnya. (far)
