MATARAM — Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, mengakui sampai sekarang masih ada sebagian staf khusus (Stafsus) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023, H. Zulkieflimansyah — Hj Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), yang bekerja di lingkup Pemprov NTB.
“Ada yang sudah (diberhentikan), ada yang belum diberhentikan. Yang belum ini masih ada (bekerja, red),” ungkap Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB ini saat ditemui di Mataram, kemarin.
Pernyataan Miq Gita itu, tentu berbeda dengan apa yang telah disampaikan mantan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah. Dimana sebelumnya politisi PKS ini mengklarifikasi bahwa puluhan staf khusus yang direkrut di era pemerintahannya sudah lama diberhentikan.
Bahkan pemberhentian puluhan staf khusus itu diklaim sudah dilakukan tiga bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada 19 September 2023 lalu. “Sejak bulan Juni 2023, bukan hanya staf khusus, tapi semua staf yang ada kaitannya dengan Zul-Rohmi sudah saya berhentikan,” tegas Bang Zul, sapaan akrab mantan anggota DPR RI tiga periode ini.
Hanya saja ketika disinggung berapa jumlah Stafsus Zul-Rohmi yang masih tersisa di Pemprov, Miq Gita sendiri enggan menyebut secara rinci. “Nah itu Pak Sekda (yang urus, red),” ucapnya.
Begitu juga soal di OPD mana saja para Stafsus ini masih bekerja, Miq Gita hanya menegaskan bahwa sebagian besar Stafsus tersebut, masih bekerja sampai saat ini. “Banyak yang sudah tidak bekerja, tapi ada yang masih tersisa. Ini juga tidak luput dari evaluasi,” katanya.
Melihat kondisi demikian, Miq Gita meminta kepada BPKAD dan Pj Sekda NTB, untuk segera melakukan evaluasi konprehensif terhadap keberadaan para Stafsus Zul-Rohmi tersebut.
“Kita di birokrasi sebenarnya ada aturan. Mana yang sesuai aturan, jalan. Yang tidak sesuai aturan, kan jadi temuan pemeriksaan dan lain sebagainya. Ya kita perbaiki, itu saja,” jelasnya.
Selain keberadaan Stafsus dan para honorer yang menjadi sorotan, Pj Gubernur juga berencana menjadikan event MotoGP sebagai ajang untuk evaluasi terhadap kinerja para Kepala OPD di lingkup Pemprov.
“Adanya event MotoGP kita jadikan ajang evaluasi teman-teman (Kepala OPD). Kita lihat (Kepala OPD, red) yang masih semangat mana, yang sudah mulai turun-turun semangatnya, mau dipopot-popot (tegur) sedikit,” ujarnya.
Meski tidak secara gamblang menyebut kapan akan dilakukan mutasi pejabat di lingkup Pemprov NTB. Tapi dia memastikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan normalisasi tata kelola birokrasi pemerintahan. Ini dilakukan demi memperbaiki tata kelola pemerintahan yang sebelumnya dianggap belum normal.
“Kalau OPD yang sudah disorientasi, dan semangatnya menurun. Nanti kita akan cari apa sebabnya, apakah terjadi kejenuhan ditempatnya. Maka perlu adanya penyegaran suasana, sehingga tetap bekerja optimal,” ujarnya.
Disampaikan Miq Gita, banyak pencapaian yang harus dicapai dengan kerja keras. Mulai dari mengatasi kemiskinan, lalu menurunkan angka stunting, termasuk menjaga degradasi kualitas lingkungan, dan kemudian memastikan pelaksanan pesta demokrasi berjalan dengan baik.
Maka dari itu, reposisi terhadap sejumlah pejabat Pemprov ini akan dilakukan kepada mereka yang semangat kerjanya sudah mulai menurun. “Sehingga semua OPD sesuai dengan Tusi (tugas dan fungsi) masing-masing harus pada posisi semangat prima semua,” tandasnya. (rat)
