MATARAM – Kebutuhan pokok di NTB pada saat ini masih tergolong aman. Meski demikian terdapat kabupaten yang masih menjadi lokasi daerah yang rawan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Nusa Tenggara Barat H Fathul Gani menyampaikan ketersediaan beragam jenis pangan masih tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19. Bahkan, ketersediaan pangan masih aman sampai akhir tahun. “Sesuai data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, alhamdulillah kondisi ketahanan pangan kita masih aman bahkan khusus untuk beras bisa hingga Desember 2020,karena saat ini sedang tanam lagi,” katanya.
Ia juga mengatakan, meski kondisi ketersediaan pangan masih aman, tetapi ada juga daerah yang masih rawan pangan yaitu berada di Kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Lombok Tengah. Hanya saja katanya, meski menjadi daerah rawan pangan, bukan berarti tidak ada ketersediaan pangan, tetapi lebih kepada posisi wilayah ini terpencil dan banyak anak-anak masih kekurangan gizi. ” Lokasi – lokasi rawan pangan memang sudah kita petakan, dan apabila lokasi – lokasi itu benar membutuhkan, kita bisa berikan karena stok pangan kita memang masih aman,”jelasnya.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan NTB untuk melakukan pengawasan di lapangan guna mencegah terjadinya penimbunan kebutuhan pokok, terutama beras, telur, gula pasir dan minyak goreng. Pihak DKP NTB juga tetap memantau kondisi ketersediaan beras di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog). Saat ini, stok beras Bulog NTB sebanyak 65 ribu ton, yang tersebar di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa.
Fathul menambahkan upaya menjaga ketahanan pangan juga dilakukan dengan menggencarkan gerakan pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga dan rumah ibadah. Hal itu dilakukan karena basis pendekatan ketahanan pangan adalah keluarga. Pihaknya juga terus membina kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Jumlah KRPL binaan sebanyak 285 yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. “KRPL itu melakukan pembibitan beragaman jenis sayuran kemudian disalurkan kepada anggota kelompok. Satu kelompok terdiri atas 25-30 orang kepala keluarga. Sebagian besar yang mengelola KRPL itu adalah kaum perempuan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah mengadakan gelar pangan murah. Kegiatan yang bertujuan mendekatkan akses pangan murah bagi masyarakat tersebut digelar bekerja sama dengan gerakan Pramuka. “Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dan membantu mendekatkan akses pangan menjadi prioritas pemerintah daerah di masa pandemi COVID-19,”paparnya.(wan)
