Mantan Wali Kota Bima Divonis Tujuh Tahun

SIDANG: Terdakwa Muhammad Lutfi duduk di kursi pesakitan saat mengikuti sidang di pengadilan tipikor pada PN Mataram, dengan agenda pembacaan putusan dari hakim. (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dinyatakan tidak terbukti melakukan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tahun 2018-2022. Melainkan majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram menyebut Lutfi terbukti melakukan pemukatan jahat.

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke satu,” vonis hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi, dengan hakim anggota Agung Prasetyo dan hakim adhoc Djoko Soepriyono, Senin (3/6).

Dakwaan ke satu itu berkaitan dengan pemukatan jahat sesuai dengan Pasal 12 huruf i jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua,” katanya.

Sedangkan untuk dakwaan ke dua berkaitan dengan gratifikasi, hakim menilai perbuatan tersebut tidak terbukti. Dakwaan kedua itu sesuai Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. “Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua,” sebutnya.

Dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan ke satu, majelis hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun. “Menjatuhkan terdakwa Muhammad Lutfi dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda,” vonis Putu Gede yang juga ketua PN Mataram.

Baca Juga :  Dewan Minta Dana BOS Diaudit Investigasi

Hakim tidak membebankan mantan Wali Kota Bima periode 2018-2022 itu untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Hanya membebaskannya pidana denda sebesar 250 juta. “Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bukan,” katanya.

Putusan hakim lainnya menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. “Menetapkan terdakwa tetap di tahan,” ungkapnya.

Atas putusan hakim tersebut, terdakwa dan jaksa penuntut belum menentukan sikap. Apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak. “Pikir-pikir Yang Mulia,” ungkap jaksa penuntut dan penasihat hukum terdakwa di dalam persidangan.

Sementara di luar persidangan, Muhammad Lutfi membantah telah melakukan pemukatan jahat seperti putusan hakim. “Tidak ada satupun yang mengatakan saya ikut andil dalam itu (pengaturan proyek).  Putusan hakim itu saya dianggap melanggar Pasal 12 huruf i (pemukatan jahat), tapi Pasal 12 B (gratifikasi) nya digugurkan oleh hakim,” timpalnya.

Di singgung soal putusan apakah akan mengajukan upaya hukum  banding? Ia menegaskan masih harus mendiskusikan dengan pihak pengacara. “Kita lihat bagaimana perkembangan, nanti kita akan diskusikan dengan pengacara saya, langkah-langkah hukum seperti apa yang akan kita lakukan,” tegasnya.

Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sebelumya, jaksa penuntut meminta agar majelis hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan 6 bulan.

Baca Juga :  Syarat Sertifikat Vaksin Beratkan Peserta SKD CPNS

Juga dituntut pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan. Dalam tuntutan jaksa lainnya, membebani agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,950 miliar dikurangi Rp 30 juta. Sehingga uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa sebesar 1,920 miliar subsider 1 tahun.

Tidak hanya itu, jaksa KPK dalam tuntutannya meminta majelis hakim untuk mencabut hak politik terdakwa. “Menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ungkap jaksa penuntut KPK dalam tuntutannya beberapa waktu lalu.

Jaksa menuntut terdakwa dengan melanggar Pasal 12 huruf i Jo Pasal 15 dan Pasal 12B Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Menyatakan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,  sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” ujar jaksa penuntut. (sid)

Komentar Anda