Mantan Wagub NTB Soroti Kebijakan Pariwisata Zul-Rohmi

Gaung Pariwisata Halal Kian Tenggelam

Kebijakan Pariwisata Zul-Rohmi
PARIWISATA : Sejumlah wisatawan lokal tengah menikmati suasan sore pantai Kute di kawasan Mandalika Kecamatan Pujut Lombok Tengah kemarin. Banyak pihak mengingatkan Pemprov untuk tetap memprioritaskan pembangunan sektor pariwisata. (RASINAH ABDUL IGIT/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Mantan Wakil Gubernur NTB H. Muhammad Amin mengaku prihatin dengan kebijakan Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) pada sektor pariwisata. Gaung pariwisata halal yang telah menjadi brand baru NTB dianggap mulai tenggelam. 

Pondasi pariwisata telah dibangun oleh pimpinan daerah sebelumnya. Tugas Zul-Rohmi yang harus menjaga dan meningkatkan pariwisata NTB. Bukan justru sebaliknya, mulai dari perhatian hingga kebijakan anggaran untuk pariwisata tidak berpihak.” Saya sebenarnya tidak enak mengkritik. Tapi anggap saja masukan dari saya. Komitmen Gubernur dan DPRD lemah dalam hal majukan pariwisata. Sekarang tidak pro pariwisata, sangat memprihatinkan,” ungkap Amin di Mataram kemarin (13/12).

Salah satu kebijakan fatal yang telah dilakukan yakni tidak memberikan anggaran kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Apapun alasannya, bagi Amin tidak bisa dibenarkan. Langkah tersebut adalah kekeliruan yang seharusnya tidak patut terjadi. Apabila alasan tidak diberikannya jatah anggaran untuk BPPD karena konflik internal, seharusnya konflik tersebut diselesaikan. Dicarikan jalan keluar secepatnya. “ Kalau terjadi polemik, kembali ke aturan. Kalau mau ganti ketua, ada mekanisme. Jangan malah korbankan BPPD. Ini kegagalan bagi kita kalau begini caranya,” ucap Amin. 

Amin mempertanyakan komitmen Zul-Rohmi dalam membangun pariwisata. Kebijakan anggaran saat ini tidak pro terhadap pariwisata. “ Dasar-dasar pembangunan sudah kita letakkan. Lalu hari ini anggaran ditiadakan. Gagal kita jaga komitmen pariwisata,” kesalnya. 

Menurut Amin, ada anggaran pariwisata saja masih mengalami kendala untuk terus memajukan pariwisata. Apalagi BPPD tanpa diberikan anggaran. “ Yang jelas, kinerja BPPD itu sudah nyata terbukti. Percuma kita punya destinasi indah, kebudayaan, alam, pantai, kalau gak dijual dipromosikan. Segera anggarkan lagi,” ungkapnya. 

Provinsi NTB lanjut Amin, telah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Sebelum bencana gempa terjadi, kunjungan wisatawan cukup banyak. Begitu pula tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB menurut Amin tidak lepas dari promosi yang terus dilakukan. “ Ini kita sudah ada pengakuan, NTB itu juga identik dengan pariwisata halal. Kunjungan wisatawan meningkat tajam. Malah sekarang BPPD tidak dianggarkan. “Saya sebenarnya tidak mau komentari kenapa kata wisata halal tidak ada dalam visi-misi Zul-Rohmi. Itu visi-misi mereka. Tapi sangat saya sayangkan kebijakan saat ini tidak pro pariwisata,” ucapnya. 

Apapun alasannya, tidak benar apabila BPPD tidak diberikan anggaran. Amin minta gubernur tegas. Apalagi daerah memiliki potensi pariwisata yang telah maju. Seharusnya semakin ditingkatkan.

Bagi Amin, apa yang terjadi saat ini merupakan pembelajaran penting. Pariwisata NTB dikorbankan hanya karena persoalan sepele. “ Kalau sekarang dana promosi katanya dikasi ke Dinas Pariwisata, ini namanya kita mundur. Dulu sudah kita lakukan begitu sebelum membentuk BPPD,” kata Amin. 

Hal yang harus diingat juga ucapnya, tidak mudah mendapatkan brand pariwisata halal. Ia dan TGB berjuang cukup panjang. “ Harus dipertahankan dong. Dan kalau bisa ditingkatkan. Ini kok malah lain kebijakannya, sangat saya tidak sangka BPPD tidak dikasi anggaran. Apalagi kan, asosiasi pariwisata itu kadang butuh anggaran dari BPPD,” ucapnya. 

BACA JUGA: Mengunjungi Destinasi Baru Pariwisata Lombok Tengah

Sektor pariwisata selama ini telah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat NTB. UMKM juga tumbuh dengan baik. Namun bencana gempa cukup membuat pariwisata NTB menurun. “ Di sinilah pentingnya promosi, untuk bangkit itu kita harus perbanyak promosi. Apa gak malu, Kementerian Pariwisata saja bantu kita agar pariwisata bangkit dikasi Rp 20 miliar. Kok kita malah hilangkan anggaran promosi, apa gak malu kita,” tutup Muhammad Amin. 

Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dimintai keterangannya terkait pariwisata NTB tidak memaparkan konsep pembangunan khusus pada sektor tersebut. “ Emang konsep pariwisata yang seperti apa? Kita itu terkenal eksotismenya, wisatawan ingin kita perbaiki fasilitas yang retak-retak. Itu yang sedang proses kita lakukan,” katanya. 

Terkait dengan gaung pariwisata halal yang dianggap meredup, gubernur tidak ambil pusing. “ Gak meredup kok. Bagus-bagus saja. Yang penting kita perbanyak direct flight. Soal tiket mahal, itu kan hukum ekonomi. Untuk turunkan harga tiket, perbanyak jumlah penerbangan,” tandasnya.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut