MATARAM–Para mantan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Mataram, tahun ini harus gigit jari. Pasalnya, mereka sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan seperti tahun sebelumnya. Mantan PSK ini hanya mendapatkan pendampingan serta pembinaan psikologi dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram.
Mendengar kebijakan itu, para eks PSK di Kota Mataram tentu hanya bisa pasrah saja. “Kami hanya memberikan kebutuhan dasar. Kalau sebelumnya kita berikan pelatihan. Tapi sekarang tidak ada lagi karena terbentur aturan,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Hj Baiq Asnayati kepada Radar Lombok, Senin kemarin (15/3).
Demikian untuk data, selama ini pihaknya mengaku juga tidak pernah ada sinkronisasi. Karena Dinsos Kota Mataram tidak memiliki rumah penampungan untuk para mantan PSK yang ditangkap saat razia. Sehingga Pemerintah Kota Mataram hanya bisa menyerahkan ke Pemprov NTB, ketika ada giat penertiban.
Sementara di satu sisi, keberadaan PSK sini menjadi salah satu penyakit masyarakat yang cukup meresahkan di Kota Mataram. Tempat tongkrongan PSK, selalu menjadi antensi, seperti di Pasar Burung Cakranegara Barat, serta beberapa pusat lokalisasi terselubung di Kota Mataram yang masih marak.
Untuk itu, Dinsos juga terus menjalin komunikasi dengan Satpol PP terkait dengan penertiban dari para PSK yang kerap mangkal. Meski sudah beberapa kali ditangkap, namun masih banyak muka lama PSK yang ditemukan mangkal.
Beberapa kendala yang dimiliki, seperti tidak ada tempat penampungan. “Kami tidak punya penampungan. Kami hanya menemukan hasil temuan dari Satpol PP saat melakukan razia, dan selanjutnya mereka dibawa ke Pemprov NTB,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, H Muhtar mengatakan, perhatian kepada mantan PSK memang masih terbilang minim. Sehingga meski telah berkali-kali kena razia, namun begitu dilepas mereka akan kembali mangkal. “Ini patut jadi perhatian daerah, kalau memang pemerintah pusat tidak memberikan bantuan lagi,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya para mantan PSK yang kena razia, mereka akan diberikan pelatihan seperti tata rias, menjahit, membuat kue dan lainnya. Ketika sudah terlatih dan menguasai, mereka selanjutnya diberikan peralatan untuk kerjanya dari Kementerian Sosial, sehingga bisa mengembangkan ilmunya.
“Kita harapkan ada atensi dari pemerintah daerah. Sehingga para mantan PSK ini bisa diberikan pelatihan dan bantuan untuk modal bekerja halal. Sehingga mereka tidak terjun kembali ke dunia gelap,” pungkasnya. (dir)
