Mantan Kepala Pelabuhan Kayangan Divonis 14 Tahun

SIDANG: Mantan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kayangan Lotim, Sentot Ismudianto Kuncoro, saat mengikuti sidang dalam kasus korupsi tambang pasir besi di Pengadilan Tipikor Mataram. (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun kepada mantan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kayangan Lotim, Sentot Ismudianto Kuncoro dalam kasus korupsi tambang pasir besi tahun 2021-2022.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu  dengan pidana penjara selama 14 tahun,” vonis Isrin Surya Kurniasih selaku Ketua Hakim dengan hakim anggota Lalu Moh Sandi Iramaya dan hakim ad-hoc Irawan Ismail.

Hakim juga menjatuhkan terdakwa pidana denda sebesar Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan. “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan,” katanya.

Dalam putusan yang dibacakan Senin (10/6) kemarin itu, hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

“Menyatakan terdakwa Sentot Ismudianto Kuncoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum,” ungkapnya.

Sisi lain, hakim juga membacakan putusan terdakwa Suharmaji, yang divonis pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda Rp 50 juta. “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan,” ungkap Isrin.

Baca Juga :  Investor Pemenang Gili Tangkong akan Dipanggil

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” katanya.

Terkait kedua terdakwa yang telah dijatuhi pidana selama 14 tahun dan 2 tahun tersebut, dibenarkan Humas Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kelik Trimargo. “Iya benar sudah dibacakan putusannya kemarin,” timpalnya.

Atas putusan tersebut, kedua terdakwa melalui masing-masing penasihat hukumnya masih pikir-pikir. Begitu juga dengan jaksa penuntut, masih pikir-pikir. Putusan hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut. Jaksa penuntut sebelumnya meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Sentot Ismudoanti Kuncoro selama 16 tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsider 4 bulan.

Tuntutan jaksa itu tidak terlepas dari terungkapnya peran terdakwa dalam korupsi tambang pasir besi di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lotim yang dinilai sangat berpengaruh. “Perannya sangat menentukan dan menjadi penyebab utama sempurnanya tindak pidana korupsi. Bahkan yang dilakukan oleh pelaku lainnya,” kata Ema Mulyawati perwakilan jaksa penuntut saat membacakan tuntutan, belum lama ini.

Sentot selaku Syahbandar, disebut tidak konsisten menerapkan regulasi terkait penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB). Jika saja konsisten, PT Anugerah Minta Graha (AMG) selaku pemilik pasir besi tidak akan bisa menjual pasir besi hasil penambangannya selama 2 tahun yang dilakukan secara melawan hukum. “Sehingga tidak akan timbul kerugian negara,” jelasnya.

Baca Juga :  Kelangkaan Solar Mulai Dikeluhkan Warga

Sedangkan terdakwa Suharmaji selaku perwira jaga dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Serta pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan.

Kejati menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, selain dua orang (Sentot, Suharmaji), ada nama 6 orang lainnya. Yaitu Trisman mantan Kabid Minerba tahun 2023, mantan Kabid Minerba 2021 Syamsul Ma’rif, Zainal Abidin mantan Kepala Dinas ESDM 2023, dan mantan Kepala Dinas ESDM 2021 Muhammad Husni.

Sedangkan dua lainnya berasal dari perusahaan PT Anugerah Mitra Graha (AMG), perusahaan yang melakukan pengerukan dan penjualan pasir besi. Ialah Po Suwandi selaku direktur utama dan Rinus Adam Wakum selaku kepala cabang.

Diketahui, pengerukan yang dilakukan PT AMG di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa RKAB itu berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.

Dengan tidak adanya persetujuan itu, mengakibatkan tidak ada pemasukan kepada negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan hasil audit BPKP NTB, kerugian negara yang muncul sebesar Rp 36,4 miliar. (sid)

Komentar Anda