Mantan Kasi Dikbudpora KLU Jadi Tersangka

korupsi
DIPERIKSA : Tersangka AT (baju putih paling kanan) saat diperiksa oleh penyidik subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, Selasa kemarin (21/3). (Ali Ma’shum/Radar Lombok)

MATARAM—Kepolisian Daerah (Polda) NTB menentapkan seorang tersangka dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan alat peraga berbasis Informasi dan Teknologi (IT) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang bersumber dari APBD senilai Rp 5 miliar.

Tersangka yang ditetapkan penyidik ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut berinisial AT. ‘’ Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus pengadaan IT KLU. Tersangkanya itu berinisial AT, dia PPK dalam proyek ini,’’ ujar Kabid Humas Polda NTB AKBP Tribudi Pangastuti saat dikonfirmasi di Mapolda NTB, Selasa kemarin (21/3).

[postingan number=3 tag=”korupsi”]

Setelah menetapkan AT sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan lantai dua gedung Ditreskrimsus Polda NTB. ‘’ Hari ini (kemarin) dilakukan pemeriksaan kepada tersangka. Dia juga sudah menghadiri pemeriksaan kepada tersangka,’’ katanya.

Selain menetapkan tersangka, nilai kerugian Negara dalam kasus ini juga sudah dikantongi oleh kepolisian. Berdasarkan perhitungan audit dari ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian Negara dalam kasus ini sebesar Rp 750 juta.  Penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda sudah memeriksa 76 orang saksi. Saksi-saksi ini antara lain berasal dari kepala sekolah, rekanan, staf tehnis, staf teknis Dikpora KLU dan yang lainnya. ‘’ Sudah 76 saksi yang diperiksa oleh penyidik,’’ imbuhnya.

Penetapan tersangka ini juga sudah melalui gelar perkara (ekspose) yang dilakukan penyidik beberapa waktu lalu. Adapun modus yang ditemukan, dalam menyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) tersangka selaku PPK hanya berpedoman pada satu harga salah satu distributor. Selain itu, tersangka diduga tidak pernah melakukan survei harga selanjutnya dalam pelelangan.

Dari pantauan koran ini, tersangka didampingi penasehat hukumnya keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.45 Wita untuk istirahat siang. Komentar hanya didapatkan dari penasehat hukumnya. ‘’ Diperiksa sebagai tersangka,’’ ujar Hendro Tustianto, penasehat hukum tersangka.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Hendro terkesan enggan membeberkannya. ‘’ Ini masih diperiksa, baru 20 persen saja pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik,’’ jelasnya.

Dalam kasus ini, tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus pengadaan alat peraga ini berasal dari dana APBD dan dibagikan kepada 33 sekolah penerima bantuan di KLU dengan nilai total sebesar Rp 5 miliar. Setiap sekolah  menerima 1 paket alat peraga berbasis IT yang terdiri dari 5 item alat peraga. Seperti alat pembelajaran sebanyak 23 item. Alat penunjang sensor sebanyak 5 item. Kit Elektro Magnet sebanyak 21 item dan alat penunjang sensor sebanyak 7 item.

Polisi menduga kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ini adanya  penyimpangan yang dilakukan melalui indikasi kecurangan pada tahap pelelangan. Kemudian alat peraga ini kurang memberikan manfaat. Karena diberikan kepada 33 SD di KLU. Kepolisian juga menyebut alat peraga tersebut sampai d saat ini banyak yang tidak digunakan oleh pihak sekolah selaku penerima bantuan.(gal)