GIRI MENANG – Lombok Barat memiliki catatan kelam perjalanan pemerintahan seperti tersangkutnya kepala daerah hingga kepala OPD dalam kasus hukum. Pasangan calon nomor 3, Hj. Sumiatun-Ibnu Salim (MANIS) tak ingin terulang masa kelam kepempimpinan itu. Paslon gabungan politisi dan birokrat ini berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga KPK.
Hal ini disampaikan pasangan Hj. Sumiatun-Ibnu Salim merespon pertanyaan Paslon 1 saat debat kedua yang digelar KPU Lombok Barat, Rabu (13/11) lalu.
Diketahui dalam sejarahnya Lombok Barat punya kepala daerah dan beberapa kepala OPD terjerat hukum dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, terutama dalam tata kelola keuangan daerah.
MANIS memaparkan terkait konsepnya dalam rangka menciptakan good governance dengan penguatan serta transparansi melalui pemanfaatan digitalisasi hingga ke pemerintah desa dan memastikan seluruh desa dapat terfasilitasi fasilitas wifi. Calon Wakil Bupati Lombok Barat Ibnu Salim menyampaikan jika mendapat mandat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, MANIS akan memperkuat Inspektorat dalam tiga aspek yaitu penjaminan mutu, consulting dan early warning system.” Ini akan kami tuangkan dalam kebijakan daerah,” tegas Ibnu Salim.
Selain itu, lanjut dia, pasangan Hj Sumiatun-Ibnu Salim akan menggandeng aparat penegak hukum (APH) mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Negeri (Kejari) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan.” Kita akan gandeng BPK, Kejaksaan dan KPK,” tegasnya.
Bagi pasangan MANIS, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas jaringan internet.“Jadi kami bukan lagi sebatas bicara tentang digitalisasi. Tetapi bagaimana konsep tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlaksana dan dituangkan dalam kebijakan kepala daerah,” tandas Ibnu Salim.(ami)
