SELONG – Bupati HM. Sukiman Azmy mengingatkan semua pejabat lingkup Pemkab Lotim untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK paling lambat tanggal 1 Mei mendatang. Hal itu disampaikan bupati saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan OPD, Jumat (23/4).” Sesuai hasil rapat koordinasi dengan KPK beberapa waktu lalu, masih ada pejabat Lotim yang belum menyampaikan LHKPN-nya,” kata Sukiman.
Jika pejabat tidak mengindahkan apa yang menjadi kewajibannya itu, tentu akan diberikan sanksi yang tegas.”Akan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan,” ancamnya.
Lebih lanjut Sukiman mengingatkan ke sejumlah kepala OPD untuk mengoptimalkan pengawasan internal. Hal itu didasari hasil uji petik pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2020.” Ada 24 catatan temuan BPK tersebut sama kualitasnya dengan temuan tahun sebelumnya dan telah pula diklarifikasi oleh masing-masing OPD,” ungkapnya.
Bupati mengingatkan agar kedepan temuan-temuan serupa tidak terulang kembali. Karenanya ia meminta Inspektorat mempelajari kembali seluruh temuan dan memberikan pemahaman kepada seluruh OPD.” Kepada OPD yang tidak menjadi sampel tahun ini agar ditekankan sehingga tidak akan terulang temuan serupa. Sebab temuan-temuan tersebut sudah pula terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Temuan BPK tersebut diantaranya penatausahaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kelebihan pembayaran intensif pajak dan retribusi, pengeloaan aset, laporan pengelolaan Bansos, hingga kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, serta PAD yang terlambat disetorkan ke kas daerah.(lie)
