SELONG – Pemkab Lombok Timur mulai membuat sejumlah kebijakan dalam upaya menekan inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya merumuskan kembali rancangan APBD Perubahan 2022.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy ketika menggelar rapat dengan semua pimpinan OPD dan unsur terkait lainnya, Selasa (6/9). Bupati meminta OPD terkait melakukan perhitungan cermat pos-pos anggaran yang dapat direalokasi guna menekan inflasi sebagai dampak pengalihan subsidi BBM. Termasuk juga meminta penambahan alokasi dana tidak terduga (DTT) untuk penanggulangan inflasi.”Kita juga akan menyurati pemerintah desa menindak lanjut Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 97/ tahun 2022,” ungkap Sukiman.
Selain penyesuian anggaran daerah keberadaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga akan dimaksimalkan untuk menekan inflasi. Karenanya berkaitan dengan penyaluran BLT ini Sukiman juga mengarahkan OPD terkait untuk segera berkoordinasi dengan kantor pos sebagai penyalur BLT. “Kita minta supaya PT Pos bisa menyalurkan dana langsung ke masyarakat, setidaknya melalui kantor pos di masing-masing kecamatan. Bahkan bila perlu langsung ke desa tanpa harus memberatkan masyarakat. Jangan sampai bantuan itu dipotong,” imbuh Sukiman.
Proses penyaluran BLT harus mendapatkan pengawalan dan diawasi oleh pihak berwewenang. Dengan demikian maka BLT tersebut akan diterima oleh penerima manfaat sebagai mana mestinya.
Rakor penanggulangan inflasi kembali akan digelar minggu depan. Dalam rakor itu berbagai pihak terkait dipastikan akan dilibatkan. Mulai dari pimpinan OPD, Kecamatan Forkopimda, Forkopimcam, kepala desa termasuk juga instansi vertikal seperti BPS. Keterlibatan semua pihak bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat inflasi dan upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangannya.(lie)
