TANJUNG – Penertiban makelar tiket di Pelabuhan Bangsal kerap kali dilakukan Pemda Lombok Utara bersama tim gabungan. Namun, penertiban itu seolah-olah tidak berhasil dilakukan dan sampai saat ini masih saja menjadi persoalan dikeluhkan para wisatawan yang menyeberang untuk berlibur ke tiga gili. Selain itu, areal Pelabuhan Bangsal masih termasuk kawasan semrawut tidak terpisahkan lokasi muatan barang dan penumpang (orang).
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab Lombok Utara pun kembali menggelar rapat koordinasi penertiban kawasan Bangsal bersama kepolisian, TNI, Koperasi Karya Bahari, Disbudpar Lombok Utara, Syahbandar Pemenang, Satpol PP dan Damkar Lombok Utara, Dishublutkan dan perwakilan masyarakat Pemenang. “Ya, upaya pemkab menertibkan Pelabuhan Bangsal ini sudah dilakukan tahun lalu, dan tahun ini kita kembali lakukan lebih tegas dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI,” kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Sinar Wugiyarno yang diwawancarai usai pertemuan, Rabu (31/1).
Diungkapkan, ada beberapa persoalan yang akan diatasi secara bersama-sama, mulai dari penertiban makelar tiket yang menjual dengan harga lebih tinggi kepada wisata. Jikaa kedapatan seperti itu, maka pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti. Karena, kejadian itu sudah seringkali ditemukan dan pihak kepolisian sudah beberapa kali memberikan pembinaan. “Solusinya nanti kita akan tempatkan 15 orang personel gabungan di Bangsal. Mereka akan standby dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kepolisian juga akan menindak tegas orang yang melakukan pelanggaran. Nanti ada operasi yang dimulai 6 Februari,” ungkapnya.
Diakui, pemkab pernah melakukan penertiban Pelabuhan Bangsal pada tahun lalu. Saat itu pemkab menurunkan tim penertiban, namun rupanya upaya pemkab ini masih belum berdampak besar. Untuk itulah, pemkab akan menempatkan personel gabungan yang akan standby setiap hari ini diharapkan bisa memaksimalkan pengawasan di Bangsal. “Apabila pelayanan sudah bagus, maka kami pastikaan tidak akan makelar yang dikeluhkan lagi para pengunjung,” harapnya.
Apa yang diupayakan Pemkab Lombok Utara ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan, penyeberangan antara barang dan penumpang dari Bangsal menuju tiga gili juga akan dibedakan. “Koperasi Karya Bahari tadi menyanggupi dimulai awal Februari. Jadi, penumpang dan barang tidak bisa satu kapal lagi,” terangnya.
Sementara itu, Kepala UPP Syahbandar Pemenang Madhi menyanggupi, apa yang diupayakan Pemkab Lombok Utara pihaknya siap mendukung penuh untuk menertibkan kawasan Bangsal tersebut.
Hal senada juga dikatakan Kepala Koperasi Karya Bahari Sabarudin. Pihaknya menemukan ada beberapa makelar yang berulah dengan menjual tiket fastboat koperasi lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan. Hal ini memberikan kesan buruk karena wisatawan sangat keberatan. “Perlu dibentuk pos tim terpadu di Bangsal untuk mengamankan Bangsal ini,” harapnya.
Pihaknya juga pada awal bulan Februari akan berupaya memisahkan antara muatan barang dan penumpang yang berkunjung ke tiga gili. “Apa yang diinginkan Pemkab akan kita upayakan juga,” tandasnya.(flo)
