Maju di Konfrensi PGRI NTB,Kaharudin akan Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Guru

Bakal Calon Ketua PGRI NTB Lalu Kaharudin bersama Ketum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi. (foto : istimewa)

MATARAM – Konferensi XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi NTB akan berlangsung di Hotel Aruna Senggigi pada 12-13 Oktober 2024.

Lalu Kaharudin, menyatakan kesiapannya untuk maju memimpin organisasi guru di NTB. “InsyaAllah saya maju pada kontestasi pencalonan Ketua PGRI 2024-2029.Mudah-mudahan segala niat baik itu bisa terwujud untuk berdedikasi
memajukan organisasi tercinta,” kata Lalu Kaharudin yang juga Ketua PGRI Kota Mataram ini.

Lalu Kahar mengaku bahwa dorongan untuk tampil dalam konferensi XXIII ini untuk memajukan PGRI NTB. Bukan hanya itu, beberapa visi yang akan dibawanya untuk meneguhkan PGRI dalam transformasi menuju era society 5.0. Untuk misi, dengan menekankan sebanyak tiga poin yang diharapkan dapat mengembangkan dan mensejahterakan keanggotaan PGRI NTB.

Ketiga misi itu, yakni meningkatkan pelayanan tiga pilar bagi anggota PGRI. Pertama perlindungan guru, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya, membangun kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pihak swasta dalam transformasi manajemen mutu guru dan implementasi kurikulum merdeka termasuk muatan lokal budaya yang ada diPulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal maupun eksternal.

Ada pun untuk mewujudkan visi dan misi pihaknya menekankan perlunya
kegiatan-kegiatan menunjang organisasi. Diantaranya mengadakan pelatihan,
bimtek dan seminar untuk meningkatkan kompetensi serta profesionalisme

Selain itu, PGRI NTB berperan aktif dalam mendukung program pemerintah
serta bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam hal
kebijakan yang berkenaan dengan rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan. Selain itu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten kota, K3S dan MKKS swasta dan negeri berkenaan dengan pembenahan iuran PGRI.

Meningkatkan koordinasi dan melakukan pertemuan rutin dengan PGRI kabupaten kota terkait dengan kebijakan dan program untuk PGRI yang selama ini dinilai kurang maksimal.“Selama ini hubungan PGRI NTB dengan Pemerintah Provinsi belum begitu masif dalam mensukseskan berbagai program,” ucapnya.

Bukan hanya itu, kurangnya pemeliharaan dan perawatan gedung PGRI NTB juga menjadi perhatian. Selama ini Wisma Kantor PGRI NTB belum dimaksimalkan dalam berkegiatan guru. “Kami juga mendorong organisasi PGRI kabupaten kota berperan aktif dalam
kegiatan PGRI. Ini bentuk keperdulian kita semua untuk membesarkan nama
PGRI,” tandasnya. (adi)

Komentar Anda