Mahasiswa Unjuk Rasa Minta Perlindungan DPRD

UNJUK RASA : Puluhan aktivis SMI cabang Mataram kembali berunjuk rasa di gedung DPRD meminta perlindungan agar laporan pihak kampus dicabut, Rabu kemarin (14/12) (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Puluhan orang dari organisasi Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Mataram menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD NTB, Rabu kemarin (14/12).

Aksi tersebut terkait  dengan dilaporkannya sembilan mahasiswa STMIK Bumi Gora ke aparat kepolisian karena telah mengkritisi kampusnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ikas meminta kepada DPRD NTB untuk menjamin berjalannya demokrasi di NTB. Jangan sampai, mahasiswa masuk penjara karena mengkritisi kebijakan-kebijakan kampusnya sendiri. "Kami minta agar DPRD jangan tinggal diam, lindungi mahasiswa dari pihak kampus yang otoriter," ujarnya berorasi, kemarin (14/12).

Menurut Ikas, pihak kampus tidak boleh sewenang-wenang dan anti kritik. Namun yang nyata-nyata dilakukan di STMIK Bumi Gora sangat mencederai demokrasi. Mahasiswa seolah dilarang memberikan kritikan.

Masalah ini berawal dari penempelan selebaran dilakukan oleh Andriyan Rizki Saputra, salah seorang mahasiswa STMIK Bumigora Mataram pada 27 Juni 2016. Sebulan kemudian tepatnya 22 Juli pihak kampus melaporkan hal tersebut pada kepolisian dengan tuduhan melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BACA JUGA :  Eksekutif Ajukan Perda Perlindungan TKI

Dalam perkembangannya, selebaran tersebut kemudian diposting lagi di jejaring media sosial (Medsos) facebook. Pihak kampus kembali melaporkan mahasiswa lainnya sehingga jumlahnya menjadi sembilan orang yang dilaporkan.

Salah seorang mahasiswa yang dilaporkan yaitu Muhammad Edy, mahasiswa STMIK Bumi Gora asal Jerowaru, Lombok Timur. "Kami minta pihak kampus mencabut laporannya. Gak boleh kayak gini, masa mahasiswanya sendiri mau dipenjara," ujar Edy yang juga ikut dalam aksi tersebut.

  Edy mengaku tidak ada  sedikit pun niatnya merusak nama baik kampus. Ia hanya ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan kampus yang tidak pro terhadap mahasiswa. Misalnya saja soal fasilitas yang disediakan pihak kampus. Edy menilai uang yang dikeluarkan mahasiswa tidak sesuai dengan fasilitas yang disediakan kampus. "Kita kritisi masalah itu, kok malah kita dilaporkan. Makanya kita minta dewan agar bertindak," katanya.

Edy mengaku sebagai terlapor sangat mengganggu dirinya. Bahkan sampai saat ini, sudah 5 kali dirinya dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. "Gara-gara ini saya sudah 5 kali diperiksa, begitu juga dengan teman-teman saya," katanya.

BACA JUGA :  Bapemperda DPRD NTB Belajar ke Lotim

Dikatakan, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak kampus untuk berdamai. Namun sampai saat ini buktinya, laporan belum juga dicabut sehingga proses hukum terus bergulir.

Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah saat dikonfirmasi mengaku sudah berupaya memfasilitasi masalah tersebut. Pihak-pihak terkait telah dipertemukan. "Kan sudah ada kesepakatan antara kampus dan mahasiswa, kami sudah fasilitas dengan menghadirkan semua pihak yang bermasalah. Termasuk untuk mencabut laporannya," kata Isvie.

Dalam nota kesepakatan tersebut, pihak kampus dan mahasiswa akan berdamai. Namun masalah ini terus berlanjut karena isi kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan. "Kelihatannya para pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati sehingga permasalahannya terus berlanjut," tambah Sekwan DPRD NTB, Mahdi menguatkan jawaban Isvie Rupaedah.

Lebih kanjut disampaikan Mahdi, terdapat 7 poin kesepakatan antara mahasiswa dan pihak kampus. Diantaranya, mahasiswa diharuskan menghapus semua akun yang mendeskriditkan STMIK Bumi Gora. Kemudian manajemen STMIK akan mencabut laporannya. (zwr)