Mahasiswa Demo Terkait Pengelolaan TPA Kebon Kongok

DEMO: Mahasiswa saat berdemo di depan kantor Bupati Lombok Barat dengan tuntutan meminta pemerintah memperhatikan warga yang terdampak TPA Regional Kebon Kongok. (Fahmy/Radar Lombok)

GIRI MENANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Lombok Barat  (FM Lobar) menggelar demo di kantor Bupati Lombok Barat kemarin, terkait pengelolaan TPA Regional Kebon Kongok. Mereka menyuarakan dampak keberadaan TPA itu bagi masyarakat.

Salah satu mahasiswa, Muhammad Nahar, mengungkapkan, masalah sampah di TPA ini bukan hanya menyangkut segelintir orang, namun imbas TPA ini merambat ke beberapa desa dan efeknya sangat fatal sekali, mulai dari soal kesehatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat.” Dari segi kesehatan misalnya, udara yang tercemar setiap hari, dan tetap dihirup oleh masyarakat, dari air atau sampah, yang mencemari ekosistem alam, mengalir ke sungai yang sering dipakai oleh masyarakat untuk mandi dan mencari kebutuhan ekonominya,” jelasnya.

BACA JUGA :  Rendah, Realisasi Belanja SKPD

Efek sampah secara langsung mungkin tidak terlihat namun beberapa tahun ini masyarakat sudah tidak lagi memanfaatkan aliran sungai tersebut.”Kalau kita lihat dari efeknya tidak cukup pencegahan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat tidak akan mampu, maka perlu penanganan serius dari pemerintah, bagaimana upayanya untuk pencegahan secara ilmiah dan tahapan penelitian-penelitian untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi di masa mendatang demi keberlangsungan hidup masyarakat,” jelasnya.

TPA Kebon Kongok adalah TPA tempat pembuangan sampah dari Lombok Barat dan Kota Mataram. Mahasiswa meminta pemerintah memfungsikan dinas.”Terhadap beberapa program yang menjadi tupoksinya mulai dari sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pelayanan kesahatan maupun hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, harus serius,” ungkap mahasiswa lainnya.

BACA JUGA :  Fauzan Tradisikan Safari Salat Jumat

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Pemprov, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat terdampak seperti penyediaan BPJS gratis jika masih yang belum memiliki, saluran air bersih yang gratis dan pembuatan Puskesmas pembantu di tempat terdampak.

Aksi mereka berlangsung cukup lama. Mereka menolak ditemui oleh Asisten dan menginginkan ditemui oleh bupati. Namun pada saat bersamaan bupati sedang ada kegiatan.(ami)