Mahally Akui Sempat Diajak Mengudeta AHY

TGH Mahally Fikri (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Ketua DPD Demokrat NTB TGH Mahally Fikri mengaku dirinya sempat dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan diri elite DPP Partai Demokrat, yang menghendaki adanya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tetapi Mahally memilih tidak merespons ajakan tersebut. “Saya sempat dihubungi tanggal 19 Januari lalu, terkait ajakan itu (KLB). Tapi saya tidak merespons,” ungkapnya saat ditemui di ruang Komisi V DPRD NTB, Rabu (3/2) kemarin.

Mahally mengaku tidak memahami dan mengerti maksud ajakan dari pihak-pihak tersebut, sehingga memilih tidak merespons. “Saya diminta ke Jakarta, mau diajak berdiskusi dan difasilitasi. Tetapi saya tidak paham maksud itu, sehingga saya tidak respons,” ucap mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu.

Belakangan, pihaknya dikonfirmasi oleh DPP Partai Demokrat terkait adanya gerakan dari pihak-pihak tertentu menghendaki KLB. Pihaknya pun sudah menyampaikan apa yang diketahui terkait adanya upaya dari pihak-pihak tersebut. “Sudah kita sampaikan ke DPP, apa yang kita tahu,” imbuhnya.

Ditegaskan, pihaknya sangat mendukung langkah dari Ketum DPP Partai Demokrat AHY yang langsung merespons kudeta itu dengan menyampaikan kepada publik. Menurutnya, langkah AHY itu menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan AHY. Sehingga pihaknya di NTB tetap konsisten dan solid mendukung kepemimpinan AHY. Bahkan, pengurus Partai Demokrat di NTB yang pertama kali melengkapi surat pernyataan kesetiaan mendukung AHY sebagai Ketum DPP Demokrat. Surat pernyataan itu juga sudah dikirim dan diterima oleh DPP. “NTB solid di bawah kepemimpinan AHY,” lugas mantan Ketua KPU NTB ini.

Menurutnya, dengan adanya kejadian ini dipastikan akan semakin menyolidkan dan memperkokoh kepemimpinan AHY. Dengan begitu, diharapkan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin mengacaukan Partai Demokrat. “Ini makin membuat kita solid,” terangnya.

Disinggung adanya rumor atau keluhan pengurus di daerah terkait iuran yang dibebankan oleh DPP, hal itu kata Mahally adalah alasan yang dibuat-buat oleh pihak yang tidak suka dengan AHY.

Iuran itu tambah Mahally adalah hal lumrah. Bagaimanapun, iuran diperlukan untuk menghidupkan partai; menjalankan dan melaksanakan aktivitas kepartaian. “Dari iuran, partai itu bisa hidup,” pungkasnya. (yan)