MATARAM – Politisi senior Partai Demokrat NTB TGH Mahalli Fikri berharap ada dialog terkait perbedaan pandangan antara dirinya dan pengurus DPD Partai Demokrat NTB soal keharusan maju Pileg 2024, untuk kader yang akan maju Pilkada. “Kita berharap, ada dialog terkait hal ini,” kata TGH Mahalli Fikri yang juga Ketua Komisi III DPRD NTB itu, Sabtu lalu (29/10).
Diungkapkan, pihaknya tidak dalam posisi menolak atau menerima rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapimda DPD Partai Demokrat NTB tersebut.
Seperti diketahui, Rapimda telah membuat rekomendasi bahwa setiap kader yang mau maju di pilkada diwajibkan untuk berkontribusi maksimal di pileg dengan mencalonkan diri sebagai caleg. Rekomendasi Rapimda itu akan disampaikan ke DPP.
Mantan Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini menegaskan, dirinya tetap akan tampil di Pilkada Lombok Barat 2024. Sebab itu, Ia berpendapat sebaiknya kader yang mau maju di Pilkada serentak 2024, tidak diwajibkan untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Pasalnya, itu dinilai akan sangat memberatkan kader terutama dari sisi pembiayaan.
Ia menegaskan, pihaknya tentu ingin tetap berkontribusi maksimal dalam pemenangan partai di Pileg 2024 dan tidak harus dengan mencalonkan diri di Pileg. “Seperti apa kontribusi maksimal diberikan di Pileg, nanti bisa kita diskusikan dan dialogkan,” imbuhnya.
Dan ia berharap, perbedaan pandangan antara dirinya dan pengurus DPD Partai Demokrat NTB tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Karena itu hanya akan menghabiskan energi dan tenaga. Pasalnya, keputusan akhir nanti ada di tangan DPP. Mahalli berencana akan menyampaikan persoalan ini kepada DPP dalam waktu dekat ini. “Keputusan akhir ada di DPP,” lugasnya. (yan)
