Mahali Dinilai Gagal Pimpin Demokrat

TGH Mahali Fikri (AHMAD YANI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Keinginan Mahali Fikri untuk menduduki kembali kursi Ketua DPD Partai Demokrat NTB, tampaknya tak sendiri. Pesaing Mahali mulai muncul bukan dengan tangan kosong, melainkan langsung melancarkan serangan.

Mahali dituding tak becus memimpin Demokrat NTB selama satu periode ini. Banyak kegagalan Mahali yang ditampakkan ke publik. Mulai dari kegagalan pileg 2018 sampai pilkada 2020.

Dalam pileg 2018, Demokrat gagal mempertahankan kursi pimpinan di DPRD Provinsi NTB. Kemudian pada pilkada 2020, Demokrat gagal mengantarkan calonnya duduk di kursi kepala daerah. Demokrat hanya menang di pilkada Kabupaten Bima, selebihnya gagal. Parahnya lagi, Demokrat bahkan gagal total menjalin komunikasi politik di pilkada Kabupaten Sumbawa Barat.

Persoalan ini ditambah lagi dengan cetusan akan hak interpelasi yang ingin diajukan Fraksi Demokrat untuk kepemimpinan Zul-Rohmi. “Saya akan maju di Musda karena ingin membenahi Partai Demokrat NTB yang saat ini kondisinya terpuruk,” cetus Kordiv Perhubungan dan Informatika DPD Partai Demokrat NTB, Junaidi Kasum dalam jumpa pers di kawasan Senggigi, Lombok Barat, Senin (25/1).

JK, panggilan akrab Junaidi Kasum menyatakan keseriusannya untuk merebut kurdi pimpinan DPD PD NTB. Sebagai bentuk kesiapan, JK sudah membangun komunikasi politik dengan pemilik suara, baik di tingkat DPD maupun DPP. ‘’Keinginan saya maju tak lebih hanya ingin membenahi Partai Demokrat yang semakin terpuruk,’’ ujar pria asal Sumbawa ini.

JK menilai, Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Mahali Fikri sudah gagal memimpin parpol berlambang mercy itu. Di era kepemimpinan Mahali Fikri, Partai Demokrat gagal menjadi salah satu unsur pimpinan di DPRD NTB. Berbeda dengan dua periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Lalu Khalik Iskandar dan TGB Zainul Majdi, Partai Demokrat NTB berhasil meraih kursi unsur pimpinan di DPRD NTB. “Kepemimpinan Demokrat NTB (TGH Mahali Fikri, red) ini gagal,” tukasnya.

Dengan kepemimpinan di Partai Demokrat NTB sudah terbukti gagal itu, membuat ia terpanggil untuk membenahi Partai Demokrat NTB. “Saya punya kewajiban membenahi partai ini,” imbuhnya.

JK lantas menyoroti ada hak interpelasi diinisiasi Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi. Menurutnya, semestinya hak interpelasi digagas fraksi Partai Demokrat harus dibahas dan dibicarakan di internal pengurus DPD Partai Demokrat NTB. Tetapi kenyataanya, hak interpelasi itu sama sekali tidak pernah dibahas di internal Demokrat NTB.

Sebab itu, sebagai salah satu pengurus Partai Demokrat NTB, ia menolak ada hak interpelasi terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi. “Sebagai pengurus Demokrat NTB, kami juga punya hak menyatakan sikap menolak hak interpelasi,” tegasnya.

Menurut JK, Partai Demokrat NTB sebagai salah satu parpol pengusung Zul-Rohmi mengawal dan mendukung kepemimpinan Zul-Rohmi. Bukan justru sebaliknya, bersikap oposisi terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi dengan inisiasi hak interpelasi. Jika pun ada persoalan terjadi di lingkup Pemprov NTB dilihat oleh fraksi Partai Demokrat. Maka seharusnya Fraksi Demokrat bisa membuka diskusi langsung dengan Zul-Rohmi. JK khawatir justru hak interpelasi akan menimbulkan kegaduhan. “Kalaupun ada persoalan dinilai urgen dan harus dibenahi. Kan bisa diskusi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” cetusnya.

JK menduga, adanya usulan hak interpelasi itu tak lebih kepada motif personal sejumlah oknum elit Partai Demokrat. “Hak interpelasi ini tidak lebih dari upaya oknum elit Demokrat dalam mengalihkan isu kegagalan dalam menakhodai Partai Demokrat NTB,” tuding JK.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahali Fikri yang konfirmasi terkait tudingan JK ini justru kembali mempertanyakan. Mahali bertanya, apa peran dan kontribusi Junaidi Kasum terhadap Partai Demokrat selama ini. “Tanyakan kepada dia, siapa dia. Jadi apa dia di Demokrat. Apa kontribusi terhadap Demokrat NTB,” ketus Mahali.

Menurutnya, Junaidi Kasum tidak punya hak menilai kepemimpinan DPD Partai Demokrat. Apalagi, sampai menyatakan Partai Demokrat gagal atau tidak. ‘’Apa hak dia menilai?,’’ Mahali balik bertanya.

Menurutnya, yang berhak menilai kepemimpinan di DPD I berhasil atau gagal adalah DPP dan DPC kabupaten kota. Sebab itu, Mahali menilai Junaidi Kasum tidak paham aturan partai. “Silakan ditanyakan ke DPP dan DPC, apakah DPD Demokrat NTB telah gagal. Atau jangan-jangan dia (Junaidi Kasum, red) tidak paham aturan partai,” sergahnya. (yan)