MATARAM – Komisi I DPRD Kota Mataram menggundang 50 lurah se-Kota Mataram dalam rapat kerja (raker), Selasa (1/11). Para lurah membawa banyak keluhan terkait dengan persoalan selama ini di lapangan yang dihadapi. Satu per satu, para lurah bergantian menyampaikan keluhan wilayah kerjanya, termasuk program yang tidak bisa berjalan selama ini karena terbentur anggaran yang masih minim di kelurahan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat menyampaikan, dari enam kecamatan yang terdiri dari 50 kelurahan se-Kota Mataram telah memberikan banyak informasi. Termasuk beberapa program dan keluhan selama ini dihadapi di lapangan. ‘’Kita terima beberapa keluhan dari kalangan pak lurah, ini menyangkut program dan anggaran yang tersedia selama ini,’’ katanya.
Beberapa program yang selama ini masih banyak yang tidak sejalan dengan beberapa OPD masih jadi temuan. Bahkan, beberapa kelurahan masih banyak kelimpungan anggaran selama ini terkait dengan program yang sudah diprogramkan. Namun, tidak didukung dengan anggaran yang memadai.
Tetunya, koordinasi dengan dinas terkait harus dilakukan dan difasilitasi kepala daerah, sehingga beberapa program bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan Kota Mataram. Beberapa program yang disusun kelurahan tidak lepas dari program yang ditetapkan Wali Kota Mataram.
Dari segi anggaran selama ini, kelurahan masih minim anggaran lingkungan hanya Rp 50 juta. Berbeda dengan anggaran desa yang sampai miliaran rupiah selama ini, sehingga ini menjadi banyak kendala dalam mejalankan program yang ada selama ini. Beberapa program seperti pengentasan kemiskinan, sampah, serta penataan lingkungan masih dibebankan ke kelurahan.
Tetunya, postur anggaran kedepanya bisa dibagi ke kelurahan. Sehingga tidak ada keluhan kembali, karena kelurahan merupakan ujung tombak dalam pembangunan di Kota mataram dan mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Anggota komisi I lainya, Hj Dian Rachmawati mengatakan, untuk program kedepanya tetunya bisa dikoordinasikan dengan OPD terkait. Sehingga kelurahan juga bisa melakukan pemetaan sehingga tidak ada program yang saling tumpang tindik. ‘’Kecamatan dan kelurahan bisa menjalin koordinasi dengan OPD terkait, tetunya anggaran ada di dinas terkait,’’ katanya. (dir)
