MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat angka pengangguran di NTB mencapai 87 ribu orang per Agustus 2024. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tantangan serius yang tengah dihadapi dunia ketenagakerjaan di NTB.
Data BPS menunjukkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat pendidikan per Agustus 2024 menempatkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyumbang tertinggi, yakni sebesar 4,73 persen. Sementara TPT terendah berasal dari lulusan Diploma I/II/III yang hanya sebesar 1,03 persen.
Pada Agustus 2023, angka pengangguran tercatat sebanyak 83 ribu orang, sementara pada Agustus 2022, berada di angka 80 ribu orang.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK sebagai indikasi ketidaksesuaian antara sistem pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia industri.
“SMK kita ini adalah produsen pengangguran paling produktif di NTB. Itu karena dibangun berdasarkan intuisi, bukan data statistik kebutuhan industri,” tegas Gubernur NTB Muhamad Iqbal di Mataram, Rabu kemarin (16/4).
Gubernur Iqbal mengkritisi lemahnya keterkaitan antara kurikulum SMK dengan realita lapangan kerja. Menurutnya, banyak lulusan SMK tidak memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara global, sehingga sulit bersaing di pasar tenaga kerja internasional.
“Kebutuhan tenaga kerja terampil di dunia mencapai puluhan juta. Tapi lulusan kita belum bisa bersaing karena belum distandardisasi secara global,” ujarnya.
Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, Gubernur mendorong adanya transformasi menyeluruh pada pendidikan vokasi di NTB. Ia juga menginstruksikan para kepala SMA dan SMK untuk aktif melakukan sosialisasi kepada siswa SMP, menjelaskan dua jalur pendidikan: akademik dan vokasional.
“Kalau orientasinya bekerja, masuklah ke SMK. Tapi kalau mau lanjut studi, silakan ke SMA. Kita harus jujur sejak awal. Jangan sampai masuk SMK tapi cita-citanya kerja di Indomaret,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kedisiplinan sejak dini. Iqbal mencontohkan Korea Selatan yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya melalui sistem wajib militer yang membentuk mental dan sikap kerja.
Di luar sektor pendidikan, Gubernur Iqbal juga menyampaikan komitmennya membangun sistem meritokrasi dalam birokrasi NTB, serta menerapkan semangat koperasi dalam tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi, menyambut baik hadirnya UT School sebagai mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di NTB. Ia menilai keberadaan lembaga tersebut menjadi solusi konkret dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil, terutama di sektor alat berat.
“Ini adalah momentum penting. Kami mencatat saat ini ada ratusan lowongan kerja dari berbagai negara seperti UEA, Qatar, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di sektor alat berat. Ini peluang emas yang harus kita sambut dengan kesiapan SDM,” jelas Aryadi.
Berdasarkan data Disnakertrans NTB, peluang kerja yang tersedia antara lain meliputi posisi Asisten Operator, ETP Operator, Excavator Operator, Operator Mesin Penggiling, Admin Gudang, hingga Machine Operator mobil pengangkut barang.
Aryadi menambahkan, pihaknya akan terus mendorong sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan peluang kerja internasional demi menciptakan SDM NTB yang siap pakai dan berdaya saing global.
“Dengan kesiapan kurikulum dan fasilitas UT School, saya optimis anak-anak muda NTB akan menjadi talenta yang diburu oleh pasar global,” tutupnya. (rat)
