GIRI MENANG – Puluhan aktivis berdemo di depan kantor Bupati Lombok Barat, Senin (2/6). Mereka menyuarakan sejumlah kritik. Di antaranya soal mutasi beberapa waktu lalu yang dianggap sarat muatan politik. Juga menyangkut pemotongan Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP).
Daud Gerung, salah satu peserta demo menilai sejumlah kebijakan Bupati H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) merugikan masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN).”Ada banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ungkap Daud.
Dalam aksi yang berlangsung di depan gerbang kantor Bupati Lombok Timur kemarin, pendemo menyampaikan beberapa hal. Pertama, menolak mutasi jabatan yang menurut mereka tidak transparan, tidak sesuai dengan prinsip job fit dan meritokrasi. Kedua, mereka menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap membebani masyarakat. Ketiga, mereka menolak menolak pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Lombok Barat. “ Menolak hasil seleksi direksi PT Air Minum Giri Menang (AMGM) yang sarat dengan kepentingan pribadi bupati,” ungkap Daud.
Aksi berlangsung tidak lama dan mendapat pengawalan pihak kepolisian. Mereka sempat ditemui oleh Sekda Lombok Barat H. Ilham. Kepada pendemo, Ilham berjanji akan meneruskan aspirasis dan tuntutan mereka ke atasannya.
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menjelaskan bahwa kebijakan mutasi dilakukan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa mutasi telah melalui proses job fit yang independen dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Semua penempatan pejabat sudah sesuai dengan hasil job fit dan mendapat izin dari Kemendagri. Jadi tidak ada yang dilanggar,” ungkapnya.
Terkait kenaikan PBB, Wabup menjelaskan bahwa penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilakukan karena adanya perubahan harga pasar tanah, terutama di wilayah strategis seperti di kawasan pinggir jalan bypass.” Kalau dulu harga tanah Rp 25 juta per are, sekarang bisa Rp100 juta. Jadi wajar NJOP-nya naik,” jelasnya.
Soal pemotongan TPP, ia menyebut bahwa TPP merupakan insentif berbasis kinerja, bukan hak mutlak ASN.”ASN sudah menerima gaji pokok. TPP diberikan berdasarkan kedisiplinan dan kinerja. Kalau tidak bekerja maksimal, maka wajar TPP-nya dipotong,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemotongan ini justru memberi rasa keadilan, karena ASN yang rajin dan tidak rajin sebelumnya menerima TPP yang sama.
Menanggapi tudingan soal seleksi direksi PT AMGM, Wakil Bupati menyatakan bahwa proses seleksi dilakukan oleh panitia independen yang memiliki integritas.
“Direktur utama yang terpilih memiliki nilai tertinggi di antara para pendaftar. Kalau pun ada kesan preferensi, itu tetap didukung oleh kompetensi dan integritas yang tinggi,” tandasnya.(Adi)
