MATARAM – Pemerintah pusat akan melakukan pencairan dana desa tahap pertama mulai akhir bulan Maret ini. Namun beberapa kabupaten di Provinsi NTB masih juga belum menuntaskan syarat pencairan yaitu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana desa tahun 2016.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) provinsi NTB, H Rusman mengungkapkan, laporan yang diterimanya bahwa kabupaten yang telah menuntaskan LPJ pada pekan lalu hanya Lombok Utara saja. “Minggu lalu sudah ada laporan bahwa KLU saja yang sudah terkirim,” terangnya kepada Radar Lombok, Minggu kemarin (19/3).
Lebih lanjut disampaikan, untuk kabupaten Dompu, Bima dan kabupaten lainnya akan dikirim pekan kemarin. Namun, berbeda halnya dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan salah satu kabupaten di pulau Lombok masih dalam proses penyelesaian LPJ.
[postingan number=3 tag=”dd”]
Beberapa kabupaten telah mengirim dan mengantar langsung LPJ semua desa-desa. Sementara dua kabupaten lainnya belum juga menuntaskan kewajiban LPJ. “Yang belum itu KSB dan ada satu kabupaten di pulau Lombok, saya lupa kabupatennya,” kata Rusman.
Menurut Rusman, seharusnya SPJ sudah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini masih banyak desa yang belum menyelesaikan syarat pencairan tersebut. Keterlambatan pengurusan SPJ ini, tidak lepas juga dari terlambatnya pencairan dana desa tahap dua tahun 2016. Akibatnya, SPJ menjadi terlambat juga disusun.
Untuk memastikan LPJ bisa tuntas, hari Senin ini akan dilakukan koordinasi dengaan kabupaten. Mengingat, dana desa tidak akan bisa dicairkan apabila ada LPJ yang belum diserahkan. “Akan kami koordinasi dengan kabupaten besok,” ujarnya.
Untuk tahun 2017, jumlah dana desa yang akan masuk ke Provinsi NTB sebesar Rp 865.014.066.000. Setiap desa, akan mendapatkan dana desa antara Rp 720 juta hingga Rp 1 miliar. Besarannya tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya.
Kabupaten Bima mendapat jatah sebesar Rp 155,2 miliar, Dompu Rp 61,1 miliar, Lombok Barat Rp 108,7 miliar, Lombok Tengah Rp 118,5 miliar, Lombok Timur Rp 209,3 miliar, Sumbawa Rp 129,3 miliar, Sumbawa Barat Rp 47,7 miliar dan Lombok Utara Rp 34,8 miliar.
Lombok Timur mendapatkan dana desa terbanyak karena memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 254 desa. Sedangkan Bima 191 desa, Dompu 72 desa, Lombok Barat 119 desa, Lombok Tengah 127 desa, Lombok Timur 239 desa, Sumbawa 157 desa, Sumbawa 57 desa dan Lombok Utara 33 desa. “Saya harap minggu ini betul-betul focus ikhtiar kabupaten untuk selesaikan amsalah LPJ,” tutupnya. (zwr)
