MATARAM – Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pinjaman Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Jaenal Aripin meminta PT Bank NTB untuk serius menyalurkan pembiayaan modal usaha kepada lembaga koperasi syariah, dan juga UMKM yang ada di Provinsi NTB.
“Kami menginginkan komitmen Bank NTB untuk menyalurkan pembiayaan kepada koperasi syariah dan UMKM di NTB lebih besar dan dipermudah,” kata Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin dihadapan Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank NTB, H Saharuddin, dalam pertemuan LPDB KUMKM, dan belasan koperasi syariah dan UMKM difasilitasi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Selasa kemarin (19/12).
Hadir dalam pertemuan terebut, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, H Lalu Saswadi, Ketua Perhimpunan Koperasi Syariah (Perkopsyah) NTB, Nasir Jaelani, dewan pengawas Syariah NTB, Dr H Muslihun dan belasan pengurus koperasi syariah yang ada di Provinsi NTB dan pengurus Koperasi Syariah Berbasis Masjid dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah NTB.
Jaenal Aripin menegaskan, jika PT Bank NTB tidak bisa menyalurkan pembiayaan yang semestinya kepada lembaga koperasi syariah dan UMKM, maka akan menjadi pertimbangan LPDB untuk pemberian dana pinjaman kepada Bank NTB. Sebagaimana diketahui pada tahun 2017, LPDB KUMKM telah memberikan pinjaman lunak kepada Bank NTB sebesar Rp200 miliar.
Realisasi dana pinjaman dengan bunga murah dari LPDB kepada Bank NTB itu disalurkan sebanyak dua tahap, yakni masing-masing tahap sebesar Rp100 miliar. Untuk tahap pertama sudah disalurkan sebesar Rp100 miliar, selanjutnya untuk tahap kedua rencananya akan disalurkan di tahun 2018.
Hanya saja, jika melihat penyaluran pembiayaan kepada lembaga koperasi syariah dan UMKM oleh PT Bank NTB Syariah, sangat minim, bahkan hanya kepada 1 mitra di tahun 2017 ini, Jaenal Aripin mengaku jika kinerja Bank NTB tersebut akan menjadi pertimbangan untuk penyaluran tahap kedua sebesar Rp100 miliar.
“Kami tunggu komitmen Bank NTB untuk menyalurkan pembiayaan dana pinjaman dari LPDB tersebut kepada koperasi syariah dan UMKM,” ucap Jaenal Aripin.
Menurut Jaenal, penyaluran dana LPDB kepada Bank NTB dihajatkan untuk kembali disalurkan kepada koperasi syariah dan UMKM untuk permodalan usha yang tentunya memenuhi syarat dan layak sesuai ketentuan perbankan. Sehingga penempatan dana LPDB KUMKM betul-betul bisa bermanfaat untuk menggerakan perekonomian masyarakat NTB khsusunya pelaku usaha mikro, kecil dan lembaga koperasi syariah.
“Untuk dana tahap kedua sebesar Rp100 miliar baru bisa kami cairkan, kalau Bank NTB memiliki komitmen penyaluran terhadap koperasi syariah dan UMKM,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung setengah hari tersebut, sejumlah lembaga koperasi syariah menyampaikan keluh kesah mereka, sulitnya mengakses permodalan LPDB yang dikelola Bank NTB. Padahal, dari kinerja usaha dari belasan koperasi syariah termasuk sangat baik. Mereka membandingkan, jika Bank Syariah milik BUMN justru begitu mudahnya mengakses pinjaman, tetapi di Bank NTB yang menjadi bank daerah, justru begitu sulit dan berbagai alasan untuk menolak.
Ketua Perkopsyah NTB, Nasir Jaelani menyebut, rata-rata lembaga koperasi syariah yang sulit mendapatkan akses pembiayaan dari Bank NTB adalah memiliki aset diatas Rp5 miliar. Bahkan, rata-rata koperasi syariah tersebut memiliki simpanan di perbankan syariah lainya itu diatas Rp2 miliar.
“Koperasi syariah itu memiliki simpanan/tabungan di Bank Syariah BUMN itu diatas Rp2 miliar dan mendapatkan pinjaman begitu mudah dari bank syariah. tetapi kenapa di Bank NTB begitu sulitnya,” beber Nasir.
Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, H Lalu Saswadi mengatakan pertemuan intensitas antara Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM bersama lembaga koperasi syariah di NTB untuk memfasilitasi informasi yang tersumbat antara Bank NTB dengan lembaga koperasi syariah dan konvensional yang ada di NTB dalam memberikan pembiayaan modal usaha.
“Koperasi syariah itu banyak yang bagus, bahkan assetnya diatas Rp3 miliar hingga puluhan miliar. Bahkan koperasi syariah, rata-rata memiliki simpanan/tabungan di bank syariah itu diatas Rp1 miliar. Ini artinya koperasi syariah betul-betul berkualitas,” ujarnya.
Karena itu, Saswadi berharap melalui pertemuan tersebut, Bank NTB Syariah bisa memberi perhatian dan prioritas memberikan pembiayaan kepada lembaga koperasi syariah dan UMKM melalui dana pinjaman dari LPDB –KUMKM ataupun skim pembiayaan lainnya dimiliki Bank NTB.
“Koperasi syariah ini bagus-bagus, terbukti kondisi keuangannya yang diatas miliaran rupiah. Kita berharap Bank NTB memberi perhatian memberikan pembiayaan kepada UMKM dan koperasi syariah,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur UUS Bank NTB, H Saharuddin mengatakan, pihaknya siap menyalurkan pembiayaan kepada lembaga koperasi syariah dan juga UMKM. “Kami selama ini kendalanya mendapatkan data koperasi syariah yang bagus. Dengan pertemuan ini kami sangat bersyukur, dan siap bermitra bersama koperasi syariah dan UMKM,” ujarnya. (luk)
