SELONG—Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan kembali mengusulkan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk para nelayan di Desa Labuhan Haji. Pembangunan Rusun di Labuhan Haji yang diusulkan ini tak jauh beda dengan Rusun yang telah dibangun di Labuhan Lombok. Hanya saja tipe yang mungkin akan berbeda.
Usulan pembangunan Rusun di Labuhan Haji sudah mulai diserahkan ke kementerian terkait di pusat. Sehingga di 2018 mendatang bantuan ini diharapkan sudah bisa diberikan pusat untuk Lotim.
Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lotim, Mudahan mengatakan, selain di Labuhan Haji, sebelumnya juga telah dibangun Rusun di Labuhan Lombok, dan telah dikerjakan. Bahkan Rusun itu juga sudah mulai ditempati oleh warga setempat, terutama para nelayan. “Kalau rumah susun di Labuhan Lombok hanya tipenya saja yang beda dengan rumah susun yang akan kita usulkan di Labuhan Haji ini,” ungkap Mudahan.
Rusun yang ada di Labuhan Lombok sendiri katanya, sudah ditempati sekitar 60 orang warga. Kapasitas rumah susun tersebut mampu menampung sebanyak 114 orang. “Kalau di Labuhan Lombok baru 50 persen yang sudah menempati,” katanya.
Selain program bantuan rumah susun, Pemkab Lotim juga telah mendapatkan bantuan program untuk rumah khusus. Tahun ini program rumah khusus ini dibangun di wilayah Tanjung Luar. Pengerjaan telah mulai dilakukan dan ditargetkan akan tuntas ditahun ini.
“Kalau 2017 ini rumah khusus yang kita bangun di Tanjung Luar sebanyak 52 unit. Sementara untuk 2108 mendatang kita usulkan lagi untuk wilayah Sambelia ,” lanjut Mudahan.
Untuk wilayah Sambelia, pembangunan rumah khusus yang diusulkan sebanyak 100 unit. Dan tahun 2015 lalu ada juga dibangun di Ketapang Raya sebanyak 100 unit. “Untuk pembangunan rumah susun dan khusus ini tentu akan ada koordinasi dengan provinsi,” terangnya.
Sementara program rumah kumuh lanjutnya, tahun ini pihaknya akan melakukan perbaikan ratusan unit rumah kumuh yang tersebar luas di beberapa kecamatan di Lotim. Rinciannya sebanyak 650 unit rumah yang akan dibangun oleh Pemkab Lotim. Selain itu ada juga dari pusat sebanyak 492 unit, dan provinsi sebanyak 209 unit rumah tidak layak huni.
Ketika ditanyakan soal perbaikan rumah warga Sambelia yang rusak akibat baniir bandang ? Mudahan mengaku, bahwa penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Karena anggaran perbaikan berada di BPBD.
Mereka sendiri sebelumnya telah turun untuk melakukan pendataan ke lapangan untuk memastikan jumlah pasti rumah yang rusak. Baik itu rusak ringan, sedang dan berat. Dan hasilnya pun telah diserahkan ke BPBD. “Itu ditangani oleh BPBD, bukan kita,” pungkasnya. (lie)
