Lotim Perlu Perhatian Lebih dari Pemprov

H. M Juaini Taofik (ROSYID/RADAR LOMBOK)

SELONG – Provinsi NTB genap berusia 64 tahun. Di usianya yang setengah abad lebih, NTB  memiliki sejarah kepemimpinan dari masa ke masa.  Di setiap  periode kepemimpinan tentunya punya catatan prestasi, capaian maupun kekurangan. Termasuk  NTB di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan Hj. Sitti Rohmi Djalillah.

Pemkab Lombok Timur memiliki catatan dan penilaian tersendiri  terkait dengan berbagai capaian dan hal – hal yang perlu diperbaiki ke depan. Baik itu  berkaitan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintah, pemerintahan dan banyak hal lainnya. Terlebih  lagi keberhasilan  berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov NTB juga tak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten/ kota. Terutama Pemkab Lombok Timur yang merupakan kabupaten yang memiliki wilayah yang paling luas dan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan daerah lainnya di NTB.” Kalau dari sisi pemerintahan, bagaimana pun fungsi dari pemerintah provinsi ini adalah fungsi koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota. Di tahun terakhir kepemimpinan Zul-Rohmi, jalinan koordinasi antara Pemprov dan Pemda Lotim kita melihat lebih mantap dan bagus,” kata Sekda Lombok Timur HM. Juaini Taofik.

Bertepatan dengan momentum HUT NTB yang 64 Pemkab Lombok Timur tentunya memiliki sejumlah harapan. Jika mengacu pada RPJMD Pemprov NTB dan kabupaten tentunya ada beberapa program atau persoalan yang membutuhkan sinergi. Salah satunya berkaitan dengan masalah kemiskinan. Dalam penanganan kemiskinan perhatian yang diberikan Pemprov NTB ke masing- masing kabupaten/ kota tentunya harus diberikan secara proposional. Dalam arti harus disesuaikan dengan kondisi di masing- masing kabupaten/kota tersebut. Misalnya Lombok Timur yang merupakan kabupaten dengan wilayah yang paling luas dan jumlah penduduk yang paling banyak semestinya mendapatkan perhatian lebih.” Kalau bicara data kemiskinan provinsi misalnya, datanya kan didapatkan dari kabupaten.  Makanya fungsi koordinasi  pembinaan  sinergi itu supaya lebih proposional. Artinya pendekatannya itu tidak lagi hanya dilihat dari lingkup kabupaten. Namun semestinya harus dilihat dari sisi jumlah penduduk,” terangnya.

Karenanya jika angka kemiskinan di NTB ini mau diturunkan secara signifikan imbuh Juaini, maka Pemprov  semestinya memberikan perhatian lebih ke Lombok Timur. Apa yang disampaikan ini karena dari angka atau data kemiskinan ini tentunya tak lepas dari jumlah penduduk. Dan Lombok Timur kabupaten memiliki penduduk yang paling besar.”Begitu pun  kalau kita bicara masalah pendidikan, kesehatan  basisnya tetap mengacu pada jumlah penduduk. Dan Lombok Timur kita paling banyak penduduk,” tandas Juaini.(cr-sid). 

Komentar Anda