SELONG- Kerja keras Pemkab Lombok Timur mengejar target Universal Health Coverage (UHC ) di akhir tahun 2023 ini terpenuhi. Tepat tanggal 1 Desember UHC Lombok Timur yang sebelumnya berada di angka 93 persen sekarang sudah mencapai target 95 persen. Capaian UHC ini dilihat dari jumlah warga Lombok Timur yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Atas keberhasilan tersebut, Lombok Timur mendapat pengharagaan dari Direktur BPJS Kesehatan. Penyerahan penghargaan dilangsungkan di kantor Bupati Lombok Timur, Jumat (1/12) lalu. Pengharagaan diterima oleh Pj Bupati Lombok Timur HM. Juaini Taofik.”Capaian UHC ini bukanlah tujuan akhir. Sebab target berikutnya adalah kita punya komitmen yang lebih tinggi yaitu bagaimana 98 persen warga kita di Lombok Timur terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata Pj Bupati HM. Juaini Taofik.
Apa yang menjadi komitmen tersebut terang dia dibuktikan dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp 60 miliar di tahun 2024. Anggaran tersebut diperuntukkan sepenuhnya bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan.” Apa yang kita lalukan ini tak lain sebagai bagian untuk memberikan pelayanan yang berdampak terhadap masyarakat,” jelas Juaini.
Lebih lanjut disampaikan, UHC ini bukan semata hanya masalah administrasi, namun lebih dari itu yaitu bagaimana agar masyarakat yang tidak mampu bisa terakomodir BPJS Kesehatan.
Setelah tercapainya UHC ini diharapkan pelayanan kesehatan di Lombok Timur akan semakin lebih baik dan responsif.” Semakin meningkatnya peserta BPJS Kesehatan ini tentunya akan berdampak terhadap tingkat kunjungan dan fasilitas kesehatan. Dan yang paling utama adalah akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk usia harapan hidup di Lombok Timur yang sekarang ini angkanya sedikit lebih bawah dibandingkan Provinsi NTB,” terangnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan memberikan apresiasi ke Pemkab Lombok Timur yang telah berkomitmen dalam memenuhi target capaian UHC. Dalam upaya memenuhi UHC ini tentunya juga harus didukung dengan data kependudukan yang valid. Hal yang lebih penting adalah kepaduan nomor induk kependudukan (NIK) supaya tidak terjadi kendala dalam pelayanan.
Berkaitan dengan UHC tidak hanya sekedar memperluas masalah kepesertaan tapi hal yang juga yang tidak kalah penting adalah lebih mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang mudah, cepat dan setara. Tidak hanya itu masyarakat juga harus aktif memantau dan melaporkan jika ditemukan ada faskes yang tidam maksimal dalam pelayanan. (adv/lie/pkp)
