MATARAM – Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal (gelap) asal NTB tidak henti-hentinya terjadi. Setiap tahun selalu saja terjadi tanpa ada solusi hingga saat ini. Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, tercatat sebagai penyumbang TKI ilegal terbesar di NTB.
Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTB, Doko Purwanto mengungkapkan, Provinsi NTB merupakan salah satu daerah sumber pengirim TKI ilegal ke negara Timur Tengah dan Malaysia. “Mayoritas dari TKI ilegal ini asal Lombok Timur dan Lombok Tengah,” terangnya, Selasa kemarin (10/4).
Data yang dimiliki BP3TKI dalam kurun waktu Januari hingga bulan Maret 2018 saja, sebanyak 374 orang calon TKI ilegal berhasil terendus petugas. Mereka ada yang berhasil digagalkan sebelum berangkat dan sisanya dideportasi dari negara tujuan. Terhadap CTKI yang digagalkan berangkat pada bulan Maret 2018, sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Mereka yang menjadi TKI ilegal, ada yang tertipu oleh calo dan banyak pula yang terpaksa menempuh jalur ilegal karena lebih mudah dan cepat. Mengingat, di kampung halaman sendiri tidak ada pekerjaan sebagai sumber pendapatan yang layak.
Untuk tahun 2017 lalu, BP3TKI mencatat sebanyak 717 orang TKI asal NTB yang dideportase dari negara tujuan. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan TKI ilegal yang tentu saja tidak memiliki dokumen lengkap. “TKI ilegal masih marak karena janji manis calo dan sosialisasi ke masyarakat masih minim tentang bahayanya menjadi TKI ilegal,” kata Joko.
Hingga saat ini, masih banyak juga masyarakat NTB yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di beberapa negara di Timur Tengah. Padahal telah ada moratorium dari Kementerian Tenaga Kerja sejak tahun 2015 lalu.
Wakil ketua komisi V DPRD Provinsi NTB, H MNS Kasdiono menilai, masalah TKI ilegal masih terjadi karena banyak faktor. Salah satunya, kinerja Imigrasi yang seringkali kecolongan. “Dari dulu saya teriak soal Imigrasi ini. Masa orang kampung dibiarkan buat paspor menjadi wisatawan ke Malaysia, kan paspor pelancong hanya modus saja. Itu yang selalu saya sesalkan,” ujarnya.
Selain itu, peran Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota juga masih minim. Seharusnya, setiap kepala daerah menjadikan masalah TKI ilegal menjadi persoalan serius. Namun hingga saat ini, hal itulah yang belum terlihat. Kepala daerah malah lebih bangga dengan banyaknya remiten yang dihasilkan TKI. Sementara, masyarakat dibiarkan menajdi makanan empuk para oknum yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. “Orang yang menjadi TKI itu harus dapat rekomendasi dari Dinas tenaga kerja kabupaten. Tapi nyatanya selama ini itu jauh dari harapan. Terbukti, rekomendasi yang keluar sedikit, tapi jumlah TKI di kabupaten itu banyak. Ini salah siapa, ya kita tidak salahkan siapa-siapa. Mari kita semua berbenah,” imbuhnya. (zwr)
