Lotim Juara 1 Penanganan Stunting se-NTB

STUNTING : Pelayanan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi Lotim. 

SELONG – Lombok Timur meraih juara 1 dalam penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting kabupaten/kota se-NTB yang berlangsung di Mataram dari tanggal 5 sampai 6 Juni 2024.

Panelis dalam penilaian kinerja stunting ini berasal dari berbagai kalangan termasuk akademisi. Di mana masing-masing menangani setiap aksi dari delapan aksi konvergensi. Capaian ini menjadi salah satu prestasi pemerintahan Pj Bupati HM. Juaini Taufik.” Program dengan ketahanan pangan, PKK bersama kesehatan cegah stunting di seribu hari kehidupan (Dekapan PKK Canting Srikandi) yang melengkapi berbagai inovasi dalam penanggulangan stunting di Lotim,” kata Pj. Bupati Lotim HM. Juaini Taofik.

Baca Juga :  Kejari Lotim Berhasil Eksekusi Uang Muka Kolam Labuh

Program tersebut terang dia memastikan bahwa seluruh bantuan untuk penanganan stunting tepat pada sasaran. Program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki pemahaman dalam upaya mencegah stunting dari rumah tangga. Keberhasilan ini juga tak lepas berkat dukungan seluruh elemen seperti Baznas Lotim.” Baznas Lotim menyediakan Rp 300 juta untuk pendampingan dan edukasi sasaran. Demikian halnya dengan dukungan dari pemerintah desa melalui dana desa untuk penguatan kader dalam upaya mengedukasi masyarakat,” ungkapnya.

Karenanya Juaini mengaku keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Penanganan stunting imbuh dia
tidak semua mesti ke makanan tetapi memberikan pendampingan, edukasi juga merupakan bagian dari program.” Percuma kalau hanya secara kuantitas kita siapkan seribu paket kalau tidak kita damping, tidak kita edukasi. Kita ingin seribu paket, seribu juga yang terkonsumsi di keluarga risiko stunting,” ungkap Juaini.

Baca Juga :  6763 Ekor Sapi di Lotim Terjangkit PMK

Sejauh ini semua pihak di Lotim mengambil peran aktif dalam upaya penurunan stunting.

Tidak hanya sektor kesehatan seperti Dinas Kesehatan maupun DP3AKB, melainkan pula melibatkan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga TNI-Polri, bahkan tercatat 15 OPD pada tahun 2023 memberikan dukungan dalam penganggaran penurunan stunting. (lie/adv)