PRAYA – Lombok Tengah merupakan satu dari tiga kabupaten di Provinsi NTB selain Lombok Utara dan KSB yang sampai saat ini belum menjadi kabupaten layak anak (KLA). Sehingga saat ini, Pemkab terus berupaya untuk memaksimalkan berbagai potensi agar tahun 2023 ini predikat KLA bisa didapatkan.
Asisten I Setda Lombok Tengah, Lalu Wiraningsun menyatakan, berbagai persiapan untuk menjadi kabupaten layak anak harus disiapkan segera. Mulai dari kelengkapan data penanagan KLA yang berada di semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan berbagai kelengkapan lainnya. “Di satu sisi untuk mengentaskan masalah sosial anak harus dibutukan penanganan secara khsusus dan bersama. Sehingga target tahun 2023 kita bisa menjadi kabupatn layak anak. Semua kita harus bergerak dan sebelumnya memang sudah kita lakukan, hanya saja belum maksimal dalam pengmpulan data,” ungkap Lalu Wiraningsum saat advokasi percepatan dan launching KLA bagi gugus tugas KLA di DP3AP2KB Lombok Tengah, Rabu (8/2).
Pihaknya mengajak semua pihak untuk fokus menjalankan berbagai program agar Lombok Tengah bisa menjadi KLA. Terlebih sebelumnya Bupati Lombok Tengah sudah mengarahkan agar berbagai OPD bersinergi dalam hal mewujudkan daerah itu menjadi KLA pada tahun 2023 ini. “Karena di Provinsi NTB ada tiga Kabupaten salah satunya Lombok Tengah yang belum menjadi KLA. Maka kita butuhkan sinergitas semua pihak untuk mewujudkan hal itu,” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, Baiq Sri Astuti Handayani menegaskan bahwa, sebelumnya bupati sangat mendukung KLA ini, sehingga Bupati meminta kepada seluruh OPD terkait untuk mendukung KLA ini dengan melakukan berbagai upaya. “Pertemuan kemudian kita lakukan untuk mempermudah koordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk menunjuk person in charge (PIC) atau petugas khusus yang ditugaskan menangani penyiapan pengisian matrik KLA dan PIC kita undang untuk mendapat arahan dari DP3AP2KB Provinsi NTB,” terangnya.
Pihaknya menegaskan untuk menuju Indonesia Layak Anak (Idola) maka harus semua provinsi mendapat predikat Provinsi Layak Anak (Provila) dan untuk menjadi Provila ini maka semua kabupaten juga harus menjadi KLA. Disatu sisi, memang di Provinsi NTB hanya tiga Kabupaten yang belum KLA yakni Lombok Tengah, KLU dan KSB. “Makanya Bupati mendorong semua OPD untuk semua bergegas, tidak ada tawaran lagi bahwa tahun 2023 harus KLA. Maka berbagai OPD harus menginventaris apa saja yang perlu kita uploud untuk mendukung KLA ini, makanya kita optimis kita bisa menjadi KLA karena sebelumnya kita terkendala pada penginputan data saja yang belum update masing- masing OPD,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa sebenarnya di lapangan kondisi Lombok Tengah sudah bisa dianggap sebagai KLA. Hanya saja menurut mereka ini murni masalah data, terlebih Bupati sudah memerintahkan juga kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar semua desa di daerah itu menjadi layak anak. “Untuk bisa menjadi KLA ini ada beberapa persyaratan mulai dari adminduk, kesehatan, pendidikan dan berbagai hal lainnya,” terangnya. (met)
