Lombok Sumbawa Motocross 2023 Diusut Kejati, Kadispar NTB : Siap Kembalikan Kalau Ada Temuan

MOTOCROSS: Event Lombok Sumbawa Motocross Competition, yang berlangsung di Sirkuit Tohpati Kota Mataram, 24-26 November 2023 lalu, yang anggaran penyelenggaraanya kini sedang ditelisik Kejati NTB. (IST/RADAR LOMBOK LOMBOK SUMBAWA)

MATARAM — Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB, Jamaludin Malady mengaku sudah beberapa kali menghadiri pemanggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pemanggilannya itu terkait dugaan korupsi dana Event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023, senilai Rp 24 miliar. “Sudah saya dimintai keterangan dari bulan Ramadan,” kata Jamaludin, Rabu (10/7).

Diakui, tidak hanya dirinya yang dipanggil Kejati NTB, melainkan juga beberapa rekanan, Ikatan Motor Indonesia (IMI), serta 15 event organizer (EO) juga sudah dipanggil. “Kita tetap akan kooperatif mengikuti proses hukum yang berjalan di aparat penegak hukum (APH) ini,” tegas Jamal.

Disampaikan, sejumlah dokumen sudah diserahkan ke Kejati NTB, seperti laporan pertanggungjawaban kegiatan motocross yang dilaksanakan di Sirkuit Tohpati, Kota Mataram. Jika ditemukan adanya indikasi kerugian Negara, maka pihaknya siap mengembalikan temuan tersebut. “Kita siap mengembalikan apa yang menjadi temuan,” ungkapnya.

Dikatakan, dana sebesar Rp 24 miliar yang digelontorkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tersebut, sudah digunakan sesuai dengan peruntukan penyelenggaraan event tersebut. “Ada sisanya Rp 2,5 miliar, dan itu sudah kita kembalikan ke Kemenparekraf,” tuturnya.

Bahkan lanjutnya, Dispar NTB mendapatkan apresiasi dari Kemenparekraf atas laporan kegiatan yang dilakukan. “Acara itu juga berdampak pada perekonomian masyarakat mencapai Rp 48 miliar,” tandasnya.

Baca Juga :  Pemkot Ajukan Izin Mutasi ke Kemendagri

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Ely Rahmawati, membenarkan kalau pihaknya tengah menelisik dugaan korupsi pada Event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. “Masih lid (penyelidikan),” singkat Ely, Selasa (9/7) lalu.

Namun demikian, Ely masih enggan membuka kasus ini secara gamblang. Dengan alasan masih dalam tahap penyelidikan. “Masih lid, kita tidak bisa kasih keterangan banyak-banyak,” ujarnya.

Pihak Kejati mengusut anggaran Rp 24 miliar yang digelontorkan Kemenparekraf untuk mendukung event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023, yang digelar di Sirkuit Tohpati Mataram pada 24-26 November 2023 lalu, yang diduga banyak yang tidak sesuai peruntukan.

Sementara itu, Pemprov NTB menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terhadap adanya dugaan korupsi pada event Lombok Sumbawa Motocross Competition 2023. Apalagi diketahui Kejati NTB sebelumnya juga sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, yang salah satunya adalah Kadispar NTB Jamaludin Malady.

“Karena itu sudah menjadi ranah hukum, ya proses hukum tetap kita hargai,” ungkap Asisten II Setda NTB, Fathul Gani saat dikonfirmasi Radar Lombok, kemarin.

Baca Juga :  Kenaikan Tarif Penyeberangan Pelabuhan Lembar Mulai Berlaku

Fathul Gani mengungkapkan kalau saat ini kasus dugaan korupsi itu baru tahap penyidikan. Sehingga Pemprov NTB juga mengarahkan agar OPD terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata NTB untuk kooperatif selama mengikuti proses penyelidikan oleh Kejati NTB.

Demikian juga Jamaludin Malady, diminta untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah dilakukan dengan program yang menghabiskan anggaran puluhan milliar tersebut. “Sehingga lebih clear semuanya,” ujar Ketua Kwarda Pramuka NTB ini.

Terlepas dari itu, pemerintah menghargai proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Fathul Gani mengatakan pemerintah harus mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap yang bersangkutan, mengingat kasus ini baru dalam tahap penyidikan.

“Proses hukum itu tetap kita hargai, kemudian azaz praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan, sembari teman-teman OPD terkait memberikan penjelasan yang detail yang dibutuhkan APH,” ujarnya.

Apakah Jamaluddin Malady sudah dipanggil Pj Gubernur NTB untuk diminta klarifikasi? Pria asal Keruak, Lombok Timur ini mengaku belum memeriksa kembali terkait informasi tersebut. “Belum saya cek, coba tanya ke Biro Adpim, mungkin sudah diagendakan,” ujarnya. (sid/rat)

Komentar Anda