Lockdown Sulit Diterapkan

Dr Zulkieflimansyah (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)
Dr Zulkieflimansyah (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Namun saat ini, jumlah pasien positif corona bertambah dari 2 orang menjadi 4 orang. 

Sebagian masyarakat mendorong agar NTB diberlakukan lockdown. Padahal, lockdown akan mempersulit diri sendiri. “Lockdown ini gampang diucapkan tapi sensitif, tidak mudah juga diterapkan,” ujar Gubernur NTB, Zulkieflimansyah kepada Radar Lombok, Selasa (31/3).

Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan tidak menerapkan kebijakan lockdown. Pasalnya, hal itu akan mempersulit diri sendiri dan masyarakat. Apalagi banyak warga NTB yang sedang berada di luar daerah maupun luar negeri. 

Gubernur mencontohkan untuk kabupaten Lombok Tengah. Banyak warga Lombok Tengah saat ini berada di luar daerah dan luar negeri. Apabila lockdown diberlakukan, maka tidak akan bisa pulang. “Gak mungkin lah kita lockdown. Saya barusan dapat kabar, ribuan santri dari Loteng akan pulang kampung dari Jatim, karena disuruh libur oleh pondoknya. Kalau lockdown mau dikemanain anak-anak kita ini,” kata gubernur. 

Para santri tersebut harus pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka harus diterima dengan baik. Tentu saja dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. “Di tempat orang tidak diterima, masa mereka gak boleh masuk NTB. Kasihan orang tua mereka juga cemas,” ucap gubernur. 

Begitu pula dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi NTB. Negara tempat mereka bekerja meminta TKI pulang ke kampung halamannya. “Ya harus kita terima. Mereka masyarakat kita. Tapi statusnya langsung sebagai ODP (orang dalam pemantauan, red),” terang gubernur. 

Setiap ODP, kata gubernur, harus melakukan isolasi diri di rumahnya masing-masing. Tidak boleh berkeliaran kesana-kemari selama 14 hari. Apabila ada yang melanggar, aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan. Terkait dengan kekhawatiran isolasi diri tidak bisa bekerja, gubernur menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. “Akan ada bantuan dari pemerintah pusat, mulai 10 April nanti setiap ODP diberikan bantuan agar tetap diam di rumah,” ungkap gubernur. 

Lebih detail tentang bantuan tersebut, gubernur belum bisa menyampaikan. Namun yang pasti, bantuan yang diberikan sebagai solusi atas keluhan ODP selama ini. “Untuk lebih jelasnya, coba tanya pak Ahsanul Khalik BPBD atau buk Wisma Dinsos,” saran gubernur. 

Selain bantuan yang diberikan kepada ODP, gubernur juga memberikan perhatian serius terkait dampak ekonomi akibat bahaya virus corona. Apalagi jika kondisi saat ini terus berkepanjangan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan, tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Misalnya, para pelaku UMKM membuat alat pelindung diri (APD) seperti masker. “Masyarakat kan tetap butuh makan. Jadi silakan saja buat masker di sini, dijual di sini, sehingga perekonomian tetap bergerak,” kata gubernur. 

Kepala pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik yang dimintai keterangannya terkait bantuan untuk ODP, belum bisa berbicara banyak. Sementara Kepala Dinas Sosial Hj Wismaningsih Drajadiah yang dihubungi belum memberikan respons. “Saya belum dapat informasi, coba saya cari info dulu. Mungkin melalui Dinas Sosial,” jawab Ahsanul Khalik.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB TGH Mahalli Fikri meminta Pemprov NTB lebih serius lagi melakukan antisipasi penyebaran virus corona. Misalnya saja terkait tidak adanya tenaga kesehatan di terminal Mandalika. “Di mana tanggung jawab Pemerintah NTB. Selama ini tim pengendali corona NTB pandai bercerita. Teoritis tapi lemah dalam aplikasi. Nyatanya yang standar saja mereka tidak laksanakan dengan baik,” ujarnya. 

Kondisi seperti itu bisa membuat NTB rentan penyebaran virus corona. Pemprov harus segera bertindak. “Dalam menjalakan tugasnya masih banyak celah dan lubang-lubang kerawanan yang masih menganga, mengancam keselamatan masyarakat,” ucapnya. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, HL Bayu Windia menejalaskan, terminal Mandalika merupakan UPT Kementerian Perhubungan. Sejak minggu lalu Pemprov NTB telah melatih petugas untuk melakukan disinfeksi dan pemantauan suhu penumpang. “Apabila ada masalah kesehatan di terminal Mandalika, akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan petugas akan datang,” ucapnya. (zwr)