Lobi Pemprov NTB ke Pusat Dinilai Lemah

Muhammad Akri (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB diminta aktif melobi; menjemput anggaran di pemerintah pusat. Terlebih dengan kondisi APBD NTB yang relatif sulit, masih terbebani utang.

“Banyak anggaran di sejumlah kementerian yang belum terpakai. Nah, anggaran ini bisa dijemput untuk dipergunakan bagi kepentingan masyarakat di daerah,” ucap Ketua Fraksi PPP DPRD NTB Muhammad Akri, kemarin.

Akri mencontohkan, untuk pengembangan UMKM dalam program vokasi SMK di Dirjen Kemendikbud, anggarannya mencapai Rp 5 triliun lebih. Namun selama ini, program itu tidak pernah dijemput. Begitu juga di sejumlah kementerian lainnya. “Tentu anggaran program ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan UMKM kita di daerah, di tengah keterbatasan APBD,” ucap Sekretaris DPW PPP NTB tersebut.

BACA JUGA :  Juni Ini SK PAW Dua Pimpinan Dewan dari Kemendagri Turun

Bila perlu, lanjut Akri, dibentuk tim lobi untuk bisa menarik anggaran di pemerintah pusat terutama di Kementerian, mengingat banyaknya anggaran yang luput dari perhatian pemprov. Berbeda dengan daerah lainnya, relatif memiliki tim lobi untuk bisa menarik anggaran dari kementerian. “Kita sarankan agar pemprov punya tim lobi untuk bisa gaet anggaran program di kementerian,” ungkapnya.

BACA JUGA :  HBY Diminta Naik Kelas

Lebih lanjut, dengan beban utang dan sulitnya APBD NTB, membuat kondisi keuangan di daerah tidak bisa diandalkan maksimal untuk dipergunakan bagi kepentingan program yang bersifat prorakyat. Untuk itu, harus ada langkah alternatif dari pemprov untuk mendukung pembiayaan program. Di antaranya, dengan memaksimalkan anggaran dari kementerian. “Anggaran dari pemerintah pusat yang ada di kementerian bisa jadi salah satu alternatif untuk mendukung program prorakyat yang ada di NTB,” tandasnya. (yan)