Lobar Teken MoU E-Planning dengan Tangerang

E- PLANNING : MoU kerjasama E-Planning antara Pemkab Lombok Barat dengan Pemkot Tangerang.

GIRI MENANG-Pemkab Lombok Barat akan segera menerapkan E-Planning atau perencanaan penganggaran secara elektronik. Asisten II Setda Lobar H. Poniman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar H. Baehaki sudah menandatangani nota kerjasama aplikasi E-Planning dengan Pemkot Tanggerang Banten, Selasa (14/3). Kerjasama ini adalah bagian kerjasama hibah 147 aplikasi Smart City atau aplikasi kota pintar dari Pemkot Tanggerang.

Kepala Bappeda Lombok Barat H.Baehaqi yang dikonfirmasi Rabu (15/3) kemarin menjelaskan, aplikasi E-Planning ini akan menjadi jawaban atas keterbukaan dan interaksi antar pelaku dalam perencanaan. Setidaknya program-program yang diusulkan dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten dapat langsung diketahui dan direkap, bahkan diklinis. “Jadi pradigma money follow the program bisa teraplikasikan untuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2018. Dengan E-Planning kita mendahulukan program yang dibutuhkan untuk terkait secara langsung dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah,” jelasnya.

[postingan number=3 tag=”lobar”]

Kemudian nantinya lanjut Baehaqi, perencanaan dari desa ke kecamatan dan SKPD dengan sendirinya merujuk pada visi misi, tujuan dan indikator yang ada dalam RPJMD. “Bisa saja program-program yang tidak relevan tidak bisa dianggarkan karena terkoreksi oleh aplikasi ini,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Litbang dan Perencanaan Bappeda Fathurrahman menambahkan, kerjasama dengan Pemkot Tanggerang tidak saja soal E-Planning, tetapi berbagi tips bagaimana melaksanakan RPJMD. “Sangat pas dengan yang kita lakukan untuk tahun 2018. Tidak membagi pagu anggaran di awal, tetapi harus diselaraskan dan diasistensi dulu dengan RPJMD sebagai alat ukurnya,” tambahnya.

Seperti diketahui, upaya penerapan E-Planning ini sendiri bisa dikatakan pula sebagai tanggapan terhadap dinamika yang terjadi selama berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Waktu itu Kepala Bappeda NTB Ridwansyah selaku narasumber menyampaikan bahwa paradigma penganggaran yang berangkat dari fungsi beralih ke program kegiatan. “Hasil Rakerteknas yang langsung dihadiri presiden, paradigma Money Follow The Function bergeser ke Money Follow The Program.  Sah-sah saja kemudian bila ada SKPD yang tidak memiliki program tidak memperoleh anggaran,” ujarnya waktu itu. (zul)