MATARAM–Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB kembali digelar tahun ini.
Kegiatan yang dinisiasi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB ini merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada badan publik yang berhasil memberikan pelayanan yang informatif kepada masyarakat. Ada lima kabupaten/kota yang berhasil meraih predikat informatif di tahun ini. Kabupaten Lombok Barat berhasil menduduki peringkat pertama dengan nilai tertinggi 98,12 dan mendapatkan kualifikasi informatif. Di urutan kedua diraih Lombok Tengah dengan total nilai 95,59. Selanjutnya Kota Mataram dengan total 94,05, Kota Bima dengan total nilai 92,53 dan diposisi ke lima ditempati oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan total nilai 90,15 dan mendapatkan kualifikasi informatif.
Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah mengaku bangga melihat partisipasi badan publik yang begitu meningkat dari tahun lalu. Hal ini disebutnya Provinsi NTB memang betul-betul menjadi provinsi yang terbuka dari sisi informasi. “Terus terang saya bangga dengan seluruh kabupaten/kota, saya melihat kalau tahun lalu kalau saya tidak hilaf hanya dua yang informatif, sekarang lima,”ujarnya di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Senin (7/12/2020).
“Ini menunjukkan kita sungguh-sungguh paham, bahwa seluruh apa yang kita kerjakan, masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Sehingga, kalau masyarakat tahu dan paham, masyarakat akan ikut berkontribusi untuk mensukseskan program-program kita. Selamat untuk kabupaten kota, Lombok Barat, Lombok Tengah, Mataram, Kota Bima dan KSB, selamat ya,”tambahnya.
Selain pemerintah kabupaten/kota, ada juga anugerah bagi Badan Publik Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hanya 15 OPD yang berhasil mendapatkan kualifikasi informatif. Di peringkat pertama diraih oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dengan nilai tertinggi 97,97. Disusul RSUD Provinsi NTB dengan total nilai 79,90, Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan nilai 97,84, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB dengan nilai 96,28, Inspektorat Provinsi NTB dengan nilai 95,91, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB dengan total nilai 95,81, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB 93,20 dan BAPPENDA Provinsi NTB dengan total nilai 92,85.
Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi NTB dengan total nilai 92,09, Dinas Sosial Provinsi NTB dengan nilai 91,96, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan total nilai 91,20, Dinas Perdagangan Provinsi NTB dengan total nilai 91,17, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dengan total nilai 91,08, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan total nilai 91,05. Di posisi urutan 15 diraih oleh RS HL. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB dengan total nilai 90, 67.
Sementara untuk kategori sekolah, yakni SMA Negeri 5 Mataram berhasil meraih nilai tertinggi kemudian disusul oleh SMK Negeri 1 Lembar, SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dan SMK Negeri 1 Taliwang. Serta terdapat pula Kategori Puskesmas yang berhasil disabet oleh Puskesmas Cakranegara. Begitu juga dengan Desa Barabali yang berhasil meraih nilai tertinggi untuk Kategori Desa.
Lebih lanjut Wagub sampaikan, bahwa Provinsi NTB beberapa waktu berhasil meraih predikat informatif tingkat di nasional. Maka hal ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi di masa-masa mendatang. Untuk itu, Ia meminta Badan Publik yang masih dalam kualifikasi menuju informatif agar semakin meningkatkan kualifikasinya menjadi informatif. “Saya nggak marah, ya kan. Saya hanya mengingatkan, mari semua OPD, semua harus informatif. Saya sangat berharap, yang menuju informatif, apalagi yang menggawangi program-program unggulan ini harus tahun depan itu wajib informatif,”ujarnya seraya mengingatkan OPD yang belum informatif.
Menurutnyam kerja keras menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi suatu modal penting dalam mewujudkan NTB yang gemilang. Dengan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh, Ia yakin hal tersebut dapat terealisasikan. “Insya Allah, dari hari ke hari, keterbukaan informasi di NTB ini semakin baik,”katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Ir Ajeng Roslinda Motimori menjelaskan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, hal ini juga guna memberikan masukan kepada Badan Publik untuk perbaikan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) telah berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November lalu. Badan Publik yang di Monev tahun ini berjumlah 104, yang terdiri dari 44 badan publik OPD Provinsi NTB, 10 Badan Publik Kabupaten/Kota, 20 Badan Publik SMA/SMK Negeri, 11 Badan Publik Desa, 10 Badan Publik Puskesmas dan 4 Badan Publik BUMD. “Monitoring Keterbukaan Informasi Publik NTB Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan pengisian kuesioner, pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner melalui data dan website masing-masing Badan Publik,”ungkapnya saat menyampaikan melaporannya hasil Monevnya.
Sementara untuk Monev Keterbukaan Informasi NTB tahun ini ditekankan pada empat indikator penilaian. Indikator tersebut antara lain, pengembangan website media online, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik.
Ajeng juga mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi badan publik mengikuti monev meningkat dari tahun lalu. Terhitung, dari 104 badan publik yang di Monev, sebanyak 80,7 persen mengikuti proses Monev. “Tingkat partisipasi tahun ini adalah yang tertinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya diikuti oleh 59 badan publik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, badan publik untuk OPD, kabupaten/kota dan sekolah meningkat 100%. Begitu juga dengan tingkat sengketa yang menurun dibanding tahun lalu. Di tahun 2019, tercatat ada 29 perkara sengketa dan berhasil menurun menjadi 7 sengketa di tahun 2020. “Komisi Informasi harus bahu-membahu dengan PPID Utama, bagaimana berita keterbukaan informasi juga tergambar oleh penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Provinsi NTB sebagai Badan Publik informatif nasional selama dua tahun berturut-turut,”katanya.
Terakhir, Ia mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi pada suksesnya kegiatan Keterbukaan Informasi Publik di tahun ini. “Kami ucapkan selamat, semoga anugerah ini menjadi motivasi bagi bapak ibu untuk terus meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik di NTB,” tutupnya. (sal)
