Lobar dan KLU Harus Sama-sama Untung

ASET : Lahan atau aset Lombok Barat seluas 24 are di Gili Trawangan. Pemkab Lobar memasang plang yang menegaskan kepemilikannya atas lahan tersebut (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG-Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Sumiatun mengungkapkan dukungannya terhadap langkah Bupati Lobar H. Fauzan Khalid untuk menyerahkan aset Lobar yang ada di Gili Trawangan dan Amor-Amor kepada Pemerintah KLU. Langkah itu katanya, tentu sudah melalui pembicaraan. “ Tidak mungkin Pak Bupati menyerahkan begitu saja sebelum ada pembicaraan lebih lanjut, supaya kita tidak sama-sama saling merugikan,” ungkapnya, Selasa (6/12).

Selain itu Sumiatun juga mendukung agar di dalam penyerahan aset berupa lahan tersebut, baik Lobar dan KLU sama-sama diuntungkan. Dalam artian KLU mendapatkan aset kemudian Lobar sendiri mendapatkan sesuatu yang menguntungkan atas fasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Berkaitan dengan hal yang menguntungkan, Pemkab Lobar sendiri informasinya berkeinginan untuk melakukan pengelolaan aset Pasar Seni Senggigi Lobar yang notabene merupakan aset Pemprov. Apa pandangannya? Sumiatun mendukung selama itu menguntungkan juga untuk Lobar. “Kalau aturannya juga memungkinkan kenapa tidak, ya sama-sama menguntungkan,” terangnya.

Persoalan aset memang harus segera diselesaikan, agar aset-aset yang masuk pada neraca aset tertata dengan baik. Selain memang tidak selamanya jabatan itu diemban. Sehingga jangan sampai menyisakan persoalan di kemudian hari. “Jadi harus sama-sama menguntungkan supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Kan tidak selamanya kita menjabat sebagai bupati, Sekda, kepala aset. Supaya baguslah semua penataan aset-aset ini. Sepanjang itu sesuai dengan aturan yang ada, kita legowo dan kami mendukung,” tandasnya.

BACA JUGA :  Cara Pengusaha Mendukung Eko Tourism di Gili Trawangan

Sebelumnya, Bupati H. Fauzan Khalid melakukan pertemuan dengan Pemerintah KLU difasilitasi Wakil Gubernur NTB HM. Amin belum lama ini berkaitan dengan persoalan aset Lobar di Gili Trawangan dan Amor-Amor KLU.

Dalam pertemuan tersebut disepakati substansi bahwa kedua aset berupa lahan tersebut bukanlah milik perseorangan melainkan milik pemerintah daerah. Seandainya nanti diserahkan kepada Pemerintah KLU, maka lahan tersebut dimiliki Pemerintah KLU atau dengan kata lain tetap dimiliki negara.

Pertemuan belum sampai kepada kesepakatan Pemkab Lobar menyerahkan aset tersebut. Artinya akan ada negosiasi kembali dengan difasilitasi Pemprov. Dengan kata lain, Pemkab Lobar ingin mendapatkan sesuatu, yang belakangan diketahui yakni pengelolaan Pasar Seni Senggigi.

Fauzan sendiri sempat menegaskan, sebenarnya bukan sebuah keharusan Pemkab Lobar menyerahkan dua aset yang tercatat di neraca aset Lobar tersebut kepada Pemerintah KLU. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri hanya merekomendasikan untuk menyelesaikan persoalan aset tersebut, agar jelas siapa yang memiliki. Tidak ada rekomendasi untuk menyerahkan. Selain memang aset seluas 24 are di Gili Trawangan dan 60 are di Amor-Amor tersebut tidak memiliki sertifikat.(zul)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaUtamakan Kerja Keras, Pangkat Urusan Belakang
Berita berikutnyaDiduga akan Digunakan Jalan Alternatif ke PLTM