Lobar akan Bentuk Badan Pengawas Ponpes

GIRI MENANG – Pemkab Lobar bersama kantor Kementerian Agama Lombok Barat akan membentuk Badan Pengawas Pondok Pesantren (Ponpes). Ini bertujuan untuk menekan salah satunya kasus kekerasan di lingkungan Ponpes setelah terjadinya kasus kekerasan di salah satu Ponpes di Lombok Barat beberapa waktu lalu. ” Kita akan bentuk dewan pengawas untuk pondok pesantren,” kata H. Hariyadi Iskandar, kepala Kantor Kemenag Lombok saat ditemui di Kediri kemarin (3/7).

Hal ini menjadi bentuk pencegahan dan penanganan kejadian yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan pendidikan dimana selama ini Ponpes masih membebankan pengawasan santri kepada pengasuh yang ada di asrama.

Badan yang dimaksudkannya tersebut diminta untuk bertanggungjawab penuh atas aktivitas yang ada di Ponpes. Begitu juga di luar Ponpes juga akan ada Satgas pengamanan Ponpes. “Nanti kita usahakan minta Pak Pj. Bupati untuk membentuk semacam apalah gitu,” jelasnya.

Menurutnya, program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dicanangkan oleh Kemendikbud sebenarnya juga bisa diimplementasikan. Sayangnya, hingga saat ini program tersebut hanyalah sebuah label tanpa tindak lanjut. “Kita sudah capek-capek bentuk tapi tidak ada tindaklanjutnya,” keluhnya.

Langkah ini pun masih perlu dukungan regulasi yang mengikat. Agar tidak ada tindakan sewenang- wenang yang dapat dilakukan pihak lain. Terkait Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan Perda kabupaten, Kepala Kemenag tidak tahu jelas terkait itu. Sehingga hingga saat ini masih menunggu peraturan teknis atau peraturan bupati (Perbup) sebagai turunannya.
“Insyaallah nanti kita dorong dewan-dewan kita ini,” ucapnya.

Baca Juga :  BKD Lobar belum Bisa Input Formulir Seleksi PPPK

Sementara itu Kepala LPA Mataram Joko Jumadi menilai pembuatan satgas pengamanan tersebut penting sebagai langkah pencegahan. Agar kasus yang menimpa anak tidak terulang kembali. Satgas itu, bisa menjadi sistem penanganan permasalahan yang muncul terhadap anak. Satgas itu berada di lembaga pendidikan dan juga di pemerintah daerah. “Penanganan itu harus paripurna dan berpihak terhadap korban (anak), bukan penanganan terhadap pelaku apalagi beranggapan menyelamatkan nama baik lembaga,”jelasnya.

Tentu kata Joko perlu adanya regulasi berupa peraturan daerah untuk menguatkan langkah pencegahan kasus anak itu. Terlebih sudah ada Permendikbud nomor 46 tahun 2023, sedangkan untuk Ponpes sudah ada Permenag nomor 73 tahun 2022 tetapi itu masih kaitannya kekerasan seksual. “Nah turunannya belum sampai kebawah. Mungkin di Permendikhud itu bisa diadopsi Ponpes dan Kemenag. Kalau belum ada, mungkin bisa dibuat agar setiap pondok bisa membuat satgas,” sarannya.

Sementara itu Kepala DP2KBP3A Lombok Barat H. Ramadhan Hariyanto menyatakan nantinya akan dibentuk satuan tugas (satgas), hal ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah tindakan kekerasan di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren.”Satgas ini nantinya terdiri diketuai oleh pemimpin pondok pesantren, anggotanya para guru, para anggota komite harus terlibat, jadi pihak luar dan dalam terlibat dalam pengawasan dan tugas ini,”katanya.

Baca Juga :  Lobar Siapkan Satu Hotel Jadi Rumah Sakit Darurat

Untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di tempat pendidikan, Dinas terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan terus mendorong terbentuknya Desa Ramah Anak di Lombok Barat,”Kita memiliki 10 desa ramah anak, kemudian di sekolah 50 persen sekolah negeri itu sudah membentuk sekolah ramah anak, “katanya.

Termasuk juga di lingkungan pondok pesantren di Lombok Barat sudah sekitar 23 pondok pesantren di Lombok Barat yang sudah Pondok Pesantren Ramah Anak,” Ada 23 ponpes ramah anak, “tegasnya.

Kedepannya dinas akan terus mendorong agar tidak hanya 50 persen, tetapi lebih banyak lagi sekolah maupun pondok pesantren yang ramah anak ini. Kalau sudah dilakukan secara masif, maka kekerasan di Lombok Barat bisa kita cegah.” Kalau ini kita dorong secara masif sekolah ramah anak, saya yakin tidak ada lagi kekerasan anak di Lombok,”tutupnya.(ami)

Komentar Anda