GIRI MENANG – DPRD Kabupaten Lombok Barat secara marathon membahas dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPKJ) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2021. Ditemukan sejumlah OPD yang capaian PAD-nya tidak memuaskan alias tidak mencapai target. Tercatat ada tujuh OPD yang capaian PAD-nya rendah.” Dalam pembahasan LKPJ ini yang kita tekankan kepada OPD terkait, kenapa capaian PAD sangat rendah, itu jumlahnya ada 7 OPD,” kata anggota DPRD Lobar, H. Sardian, kemarin.
Pembahasan LKPJ sudah masuk tahapan pembahasan bersama eksekutif. Dalam pembahasan, pihak DPR meminta penjelasan dari para OPD terkait, kenapa PAD tidak bisa tercapai, kendala apa, lantas bagaimana kedepannya untuk bisa mencapai target. “ Ini yang kita tekankan kepada OPD, agar kedepan target bisa tercapai,” pintanya.
Sebanyak tujuh Organisasi Perangkat daerah (OPD) mendapat rapor merah capaian PAD. Kepala Bapenda Lobar, Suparlan, menjelaskan, beberapa waktu lalu beberapa OPD sudah dimintai keterangannya atas capaian PAD yang menjadi tanggung jawab masing-masing. “ Saat rapat komisi di DPRD beberapa hari yang lalu, beberapa OPD ini sudah dipanggil terkait soal capaiannya,” ungkap Suparlan.
Dia berharap setidaknya ada evaluasi yang dilakukan masing-masing kepala OPD. Terlebih diperlukan adanya kreativitas supaya target tersebut dapat terpenuhi tahun ini kendati masih di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat hantaman pandemi Covid-19. “ Ke depan tentu kita harapkan supaya ada kreativitas kepala-kepala dinas ini. Jangan semua diserahkan ke Bapenda,” ungkapnya.
Dia mengatakan, target PAD yang dipatok untuk tujuh OPD tersebut nilainya tidak begitu besar. “ Kalau saya lihat nilainya tidak terlalu besar targetnya, cuma karena tidak fokus ke masalah ini jadinya tidak bisa tercapai,” ungkapnya.
Dia lantas mencontohkan Dinas Pertanian Lobar yang target PAD-nya seharusnya Rp 750 juta, namun justru tidak tercapai. “ Begitu juga dengan Dinas Kelautan, padahal banyak potensi-potensi yang bisa digarap, seperti garam di Sekotong, ada dia punya tambak juga. Daripada itu nganggur kan lebih baik kita sewakan ke pihak ketiga,” paparnya.
Dengan kondisi itu, dia menyebut perlu adanya inovasi untuk memunculkan solusi-solusi semacam itu. Begitu pun dengan Dinas Dikbud yang juga tidak berhasil mencapai target dari hasil pengelolaan gedung SKB Gunung Sari. “ Memang sumber PAD-nya kan dari SKB, sementara sewa gedung itu hanya Rp 15 ribu per kamar. Kan itu sudah tidak sesuai dengan kondisi seperti ini. Itu tarifnya sangat rendah,” kritiknya.
“ Kalau Kominfo, itu kaitannya dengan tower provider-provider ini. Memang mereka sudah ngeluh dari awal kalau targetnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan potensi yang ada,” tambahnya.
Persoalan itu, kata dia, seharusnya dapat menjadi salah satu indikator penilaian kinerja. Dia berharap agar kedepannya, tiap OPD bisa lebih cepat tanggap dan melakukan berbagai penyesuaian dengan kondisi terkini.
Tujuh OPD yang tidak berhasil mencapai target PAD itu masing-masing Dinas PUPR dengan target Rp 600 juta yang tercapai hanya 84,1 persen, BPKAD target yang harus dicapai Rp 29.741.430.695, namun yang tercapai hanya 66,61 persen, Diskominfo dari target Rp 1.8 miliar, yang tercapai hanya 70,65 persen. Disusul Dikbud dengan target Rp 1 miliar, dengan capain hanya 40,05 persen.
Selanjutnya Dinas Kelautan dengan target Rp 331 juta capaiannya hanya 34,53 persen. Ditambah dengan Disnaker dengan target Rp 550 juta, yang tercapai hanya 21,59 persen. Terakhir Dinas Pertanian dengan target Rp 750 juta, namun yang berhasil dicapai hanya 33,28 persen. Namun demikian, ada beberapa OPD yang capaiannya di atas 100 persen seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) capaian sampai di atas 100 persen.(ami)
