TANJUNG – Kebijakan Bupati KLU Djohan Sjamsu yang akan memberikan izin ritel modern masih menjadi pro dan kontra. Meski begitu, Bupati tetap pada keputusannya. Keputusan Bupati ini pun mendapat dukungan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) KLU.
Ketua LIRA KLU Zaenudin mengatakan bahwa keputusan Bupati sudah tepat. KLU memang sudah seharusnya membuka seluas-luasnya investasi. “OSS itu terbuka lebar bagi siapa saja yang mau membuka usaha. Tidak boleh kita melarang orang di NKRI ini. Kalau mau melarang itu harus ada dasar,” ungkap Zaenudin, Selasa (10/1).
Terkait adanya kekhawatiran pengusaha lokal yang katanya terancam gulung tikar jika ritel modern buka, Zaenudin menanggapi hal itu dengan santai. Menurut Zaenudin dengan masuknya ritel modern ini justru pengusaha lokal bisa belajar bagaimana strategi pemasaran. “Setahu saya harga barang di ritel modern ini lebih mahal dari pedagang lokal, tetapi kenapa bisa tetap laku, kan itu perlu dipelajari oleh pedagang lokal. Barang kali pelayanan pedagang lokal kurang baik selama ini seperti kurang senyum,” ungkapnya.
Dari segi kepentingan masyarakat secara umum juga, kehadiran ritel modern ini diperlukan. Terlebih bagi masyarakat yang mencari kebutuhan saat tengah malam. “Saya sering pulang dari Mataram jam 12 ke atas. Kalau nyari rokok, minuman dan sebagainya susah karena pedagang semua tutup,” ucapnya.
Jika ada ritel modern yang bisa buka selama 24 jam, maka itu cukup membantu masyarakat yang melakukan perjalanan malam. Selama ini memang ada pengusaha lokal yang buka 24 jam tetapi tidak konsisten. “Pas momen-momen tertentu saja mereka buka 24 jam,” ujarnya.
Disinggung mengenai adanya penolakan dari pihak legislatif, Zaenudin menganggap bahwa itu tidak serius. Pasalnya para anggota legislatif hanya sebatas berkomentar di media tetapi tidak dibarengi dengan tindakan. “Kalau mau menolak, fungsi legislasinya jalankan dong. Buat peraturan daerah. Jangan hanya ngomong-ngomong saja. Sebab kalau mau melarang, kan harus ada dasar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD KLU, Raden Nyakradi mengatakan bahwa pihaknya menolak ritel modern karena menjadi aspirasi sebagian besar masyarakat. Penolakan itu hal wajar, sebab pemerintah daerah juga mengambil keputusan secara sepihak dan tidak pernah mendengar pendapat DPRD ataupun juga para pengusaha lokal.
“Pemerintah kita ini mestinya harus menjelaskan hitung-hitungan untung ruginya jika ritel modern ini masuk. Dampaknya itu apakah bisa ditanggulangi apa tidak. Itu kita belum tahu,” ucapnya.
“Sejauh ini belum ada pertemuan khusus membahas ini. DPRD kemungkinan nanti akan memanggil pihak eksekutif untuk menjelaskan,” imbuhnya. (der)
