Legislatif Kembali Minta Revitalisasi Kantor Gubernur Ditunda

KANTOR GUBERNUR: Tampak bangunan Kantor Gubernur NTB dilihat dari depan, yang rencananya akan dilakukan renovasi oleh Pemprov NTB. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Pihak Legislatif kembali meminta proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB yang diinisiasi Lalu Gita Ariadi (Pj Gubernur NTB sebelumnya, red), dikaji ulang. Pasalnya, pada penyusuanan APBD 2024 lalu, revitalisasi Kantor Gubernur NTB tidak masuk melalui perencanaan anggaran di DPRD.

“Terkait dengan Kantor Gubernur, kita dari Komisi IV sesungguhnya meminta agar kita objektif melihat. Perlu dikaji ulang, apakah memang Kantor Gubernur itu urgent (penting) untuk dilaksanakan sekarang,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis kepada Radar Lombok, Kamis (4/7).

Menurutnya, pada saat pembahasan APBD 2024, pemerintah mematok alokasi anggaran untuk revitalisasi Kantor Gubernur sebesar Rp 40 milliar. Artinya, proyek yang menyesuaikan dengan anggaran yang disiapkan, bukan sebaliknya.

“Harusnya kita betul-betul mmerencanakan, sehingga kita menemukan berapa kebutuhan yang paling ideal untuk (revitalisasi) Kantor Gubernur NTB. Baru kemudian kita siapkan anggarannya. Itu yang paling benar,” ulasnya.

Mumpung revitalisasi Kantor Gubernur NTB itu masih dalam tahap perencanaan, dia menyarankan agar pemerintah perlu menghitung secara cermat. Apakah anggaran sebesar Rp 35 milliar itu cukup untuk pengerjaan fisik Kantor Gubernur NTB.

Jika Pemprov NTB benar-benar mau merehab (Kantor Gubernur), maka DPRD NTB ingin agar semua bangunan di Kantor Gubernur diperbaiki. Jangan kemudian hanya tambal sulam semata. “Jadi tidak hanya memperbaiki sebagian, tapi total kita perbaiki,” tandasnya.

Revitalisasi Kantor Gubernur NTB ini setidaknnya akan memberikan dampak terhadap kinerja di pemerintahan. Misalnya karyawan atau pegawai ASN di lingkup Pemprov perlu direlokasi, bahkan tidak menutup kemungkinan ruang kerja Pj Gubernur NTB juga bakal dievakuasi ke tempat lain.

“Dan ini akan sangat berpengaruh kepada kinerja dan kondisi kita yang sekarang ini dalam masa transisi, masa akhir tahun, masa jabatan. Jadi itu penting menjadi pertimbangan,” bebernya.
Muis menyarankan agar pengerjaan proyek revitalisasi Kantor Gubernur NTB ditunda hingga tahun 2025 mendatang. Syaratnya dalam pembangunan gedung nanti harus sudah melalui perhitungan yang lebih matang, dan berbasis kebutuhan saat ini.

Baca Juga :  Stok Oksigen Masih Aman

“Jangan sampai kebutuhan kita Rp 100 milliar, tapi yang dimasukkan Rp 35 milliar. Artinya kan yang dikerjakan hanya sebagian. Apakah kemudian tahun depan, beberapa tahunnya kita rehab lagi. Jangan sampai hanya tambal sulam. Nah ini yang harus dihitung,” tegasnya.

“Mumpung masih baru persiapan tender, kalau memang dari hasil pengkajian itu anggarannya tidak mncukupi, ya sebaiknya ditunda saja,” sambung Muis.

Kalaupun sudah ada perencanaan, tidak menjadi soal jika revitalisasi Kantor Gubernur ditunda hingga tahun 2025. Asalkan persiapan untuk pembangunan Kantor Gubernur itu jauh lebih dimatangkan dan bisa dievaluasi kembali. “Walaupun sudah tender, tidak apa-apa tidak dilanjutkan. Kan ini juga belum pengumuman, masih dalam tahap proses dokumen dan sebagainya. Jadi itu bisa dievaluasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Pihaknya juga mengingatkan kepada Pemprov supaya jangan hanya mengejar revitalisasi Kantor Gubernur harus dilaksanakan tahun ini. Tetapi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan justru tidak matang.
Dia ingin ketika dilakukan perbaikan, maka Kantor Gubernur ini memberikan sedikit banyak perubahan, misalnya dari sisi tampilan, fungsi dan sebagainya. “Dana Rp 35 milliar ini cukup apa tidak ? Karena kemarin pengajuan dana Rp 45 milliar itu tanpa perencanaan yang matang. Sekarang ini kan baru,” sebutnya.

Muis menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 milliar untuk proyek rsvitalisasi kantor gubernur. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 2,5 milliar untuk perencanaan. “Artinya kan ini belum direncanakan. Jangan anggaran yang berbasis kebutuhan. Tapi harusnya anggaran ini yang mengikuti kebutuhan,” katanya.

Baca Juga :  Sekda NTB Digadang-gadang Jadi Calon Pj Gubernur

Dia menyebut proyek pembangunan yang terkesan dipaksakan tidak baik untuk dilanjutkan. Pengerjaan fisik yang ditargetkan Mei lalu, molor hingga Juli 2024. Artinya, jika pengerjaan fisik untuk Kantor Gubernur mulai dilakukan Agustus 2024 mendatang. Tentu dengan sisa waktu yang ada dikhawatirkan pembangunan mega proyek tersebut, tidak selesai tepat waktu sesuai yang ditargetkan Desember 2024.
“Jangan sampai pengerjaannya terburu dan dikejar waktu, akhirnya berpengaruh pada kualitas pengerjaan. Dan dikhawatirkan malah jadi temuan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR NTB Hasyim mengapresiasi saran dari Dewan untuk menunda lebih dulu pembangunan Kantor Gubernur NTB, karena pertimbangan kondisi anggaran daerah. Hanya saja karena alasan Kantor Gubernur ini merupakan bangunan lama, dan sudah tidak pernah dilakukan perbaikan. Sementara NTB adalah daerah wisata super prioritas yang tingkat kunjungan wisatawannya tinggi, maka proyek pengerjaan revitalisasi Kantor Gubernur tetap dilaksanakan tahun ini. “Jadi kita akan terus lanjutkan,” timpalnya.

Hasyim mengatakan tahun ini NTB menjadi tuan rumah pagelaran balap motor internasional MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Sehingga untuk menyambut para tamu yang hadir, Pemprov ingin memberikan kesan yang baru bagi tampilan Kantor Gubernur NTB.

Alasan lainnya adalah suasana gedung yang baru tentunya akan memberikan kenyamanan bagi para pegawai, dengan begitu kinerja juga menjadi meningkat. “Kalau ruangan kita bagus, nyaman dan elegan, Insha Allah kita akan nyaman bekerja, dan itu juga menunjang dari kinerja kita,” pungkasnya. (rat)

Komentar Anda