Sesuai dengan peran kata Hulain, LWC juga siap untuk ikut membantu aparat penegak hukum, dalam membongkar berbagai praktik Pungli, termasuk masalah korupsi. Apa yang menjadi temuan, semuanya akan disampaikan ke aparat penegak hukum. Baik itu ke aparat penegak hukum yang ada di kabupaten, termasuk juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita sarankan supaya penegak hukum itu jangan tumpul atas, tajam ke bawah. Karena kondisi yang terjadi sekarang ini masih seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pokja Penindakan Saber Pungli Lotim, AKP Antonius Faebuadodo, ketika ditanya seperti apa upaya yang akan mereka lakukan untuk menindak lanjuti sejumlah temuan Ombudsman Perwakilan NTB, terkait maraknya praktik percaloan dan Pungli yang melibatkan oknum petugas yang ada instansi pelayanan publik pemeritahan di Lotim. Pihaknya mengaku belum menerima laporan dan informasi terkait dengan itu. Tapi jika itu benar adanya, mereka tentu akan menindak lanjuti. “Ntar kami akan cek dulu,” singkat Antonius. (lie)
