MATARAM – Di saat daerah-daerah lain berlomba mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi massal untuk menekan kemacetan lalu lintas, di NTB justru tidak jelas. Banyak trayek mati di tengah massifnya penambahan jumlah kendaraan pribadi. Di Mataram, layanan bus rapid transit (BRT) bantuan Kementerian Perhubungan RI justru menghilang sudah lama.
Ahmad Afandi (45 tahun), duduk lama di pinggir jalan depan Masjid Jamiq Baitul Atiq Gerung Lombok Barat sekitar pukul 11.00 Wita kemarin. Bersama anaknya, Syukron (13), ia hendak ke Sekotong. Dia sedang menunggu angkutan umum melintas. Tapi hingga lebih dari dua jam angkutan yang ditunggu tidak ada yang melintas. “ Ada tadi yang saya setop, tapi sopirnya bilang tidak sampai Sekotong. Hanya sampai Lembar saja,” ungkapnya kepada Radar Lombok.
BACA JUGA: Ratusan PTT di Kota Mataram Bakal Dirumahkan
Dulu, angkutan umum trayek Mandalika (Mataram)- Gerung- Sekotong ramai. Seiring berjalannya waktu, jumlah angkutan terus berkurang. Di tambah dengan kian banyaknya pilihan transportasi berbasis online, jadilah angkutan umum kian menghilang. “ Sudah nggak ada penumpang. Rugi. Lebih baik kerjakan yang lain,” ungkap Rawinah (40 tahun), mantan sopir di waktu terpisah.
Trayek di atas hanya satu dari sekian trayek yang kian suram sejak beberapa tahun terakhir. Angkutan umum adalah solusi penanganan kemacetan di tengah kian banyaknya jumlah kendaraan. Intervensi pemerintah daerah sangat diperlukan.
Di Mataram, Bus Rapid Transit (BRT) pernah beroperasi. Pemerintah daerah mendapat bantuan unit bus dari pemerintah pusat untuk melayani banyak rute di Kota Mataram. Untuk mendukung BRT, dibangun pula halte-halte. Kini halte-halte tersebut mati. Ini menandakan BRT gagal diterapkan di Kota Mataram.” Apa saya mau bilang tentang BRT ini,’’ ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, M. Saleh.
Dijelaskannya, BRT adalah program pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Awalnya, Kemenhub menyediakan 25 unit BRT. Karena tidak berprogres, 10 unit ditarik kembali, sehingga saat ini tersisa 14 unit. BRT didistribusikan untuk program Mataram Metro. Peruntukannya, untuk melayani Lombok Barat bagian timur memasuki Kota Mataram kemudian sampai Senggigi.
Awalnya, Dishub Kota Mataram menganggarkan dana operasional BRT. Bertindak sebagai operator adalah Damri dibawah kewenangan Dishub NTB. Seharusnya kata dia, anggaran operasional BRT harus juga dianggarkan oleh Dishub Provinsi NTB dan Pemkab Lombok Barat.” Saya lihat sekarang kita kayaknya tidak sama-sama menganggarkan,” katanya.
Dari penjelasan stafnya, Dishub Kota Mataram sudah menganggarkan dana operasional BRT. Tahun 2017 dianggarkan ratusan juta rupiah, namun tidak bisa dieksekusi lantaran adanya protes Angkot atas beroperasinya BRT. Beranjak ke tahun 2018, ada anggaran lagi tapi tidak juga bisa dieksekusi karena ada peralihan anggaran untuk penanganan pascagempa. “ Kalau 2019 kita tidak pernah menganggarkan untuk BRT. Tahun 2018 itu dianggarkan oleh Dishub Provinsi NTB yang Rp 500 juta. Makanya sempat beberapa kali jalan. Saya belum tahu dan belum dapat informasi apakah provinsi menganggarkan itu pada tahun ini. Coba tanya ke provinsi,” ungkapnya.
Menurutnya, operasional BRT harus ada kerjasama antarpemerintah daerah yakni Pemkab Lombok Barat, Pemkot Mataram dan Pemprov NTB. Masing-masing daerah diminta merespon. “Jangan hanya Kota Mataram saja. Tapi Lombok Barat juga tidak merespon,” terangnya.
Perlu ada duduk bersama. Selain itu pihak Damri perlu dilibatkan sebagai operator. Hal itu untuk mengetahui kelanjutan BRT kedepan.”Kita mau apakan BRT ini. Kita mau tukar pendapat dulu kondisinya seperti apa. Saya tidak tahu apakah provinsi menganggarkan tahun ini,” sebutnya.
Untuk pengoperasian BRT pemerintah sudah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Diantaranya puluhan halte. Keberadaan halte ini juga menyisakan persoalan. Saleh mengatakan, halte itu menurutnya masih bisa digunakan. “Paling tidak bisa digunakan untuk angkutan sekolah. Karena jam rawan kita pagi dan siang. Sore juga selepas pulang kantor,” jelasnya.
Lebih jauh masyarakat kota menurutnya berhak untuk menikmati transportasi publik yang nyaman. Namun persoalannya, belum ada yang berniat untuk berinvestasi. Selanjutnya, Organda juga belum mengeluarkan pendapatnya. “Kalau ada investor yang mau berinvestasi di bidang transportasi publik, lalu bagaimana komunikasi kita dengan Organda. Karena masih ada ratusan angkot di Mataram. Itu mau diapakan,” pungkasnya.
BACA JUGA: WNA Penyelundup Narkoba Kabur dari Rutan Polda NTB
Kalangan DPRD Kota Mataram mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersikap. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H. Muhtar mengatakan, sudah terlalu lama wacana tersebut. “Selama ini Pemprov NTB hanya berikan harapan, tapi tidak ada aksi. Pemkot Mataram jauh lebih cepat bersikap selama ini, melakukan kajian dan membangun halte,” katanya kepada Radar Lombok, Selasa (22/1).
Ia menyebut program ini merugikan Pemkot mulai dari pengambilan bus, pembuatan rambu-rambu jalan, pembangunan halte dan kajian yang melibatkan pihak ketiga. Pembangunan halte saja menghabiskan sekitar Rp 1 miliar. “Kita sudah rugi, halte sudah berjejeran tapi bus tidak ada. Padahal warga sangat berharap untuk mengurai kemacetan,” ucapnya.
Halte sudah berdiri di banyak titik seperti di depan kampus UIN Mataram Jalan Gajah Mada Jempong, depan RSUD Kota Mataram, di jalan Pejanggik dan lain-lain. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemprov NTB maupun Kementerian Perhubungan untuk mengambilalih maupun mengalihkan operasional bus ke daerah lain. “ Kalau diserahkan ke daerah, ayo. Tapi kan Pemprov yang ambil kendali,” singkatnya.(git/gal/dir)
