MATARAM – Bagi daerah zona merah penyebaran Covid-19 belum diperbolehkan membuka layanan posyandu dengan menggumpulkan masa seperti sebelum adanya pendemi Covid-19.
 Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, dr. Rusnawi Faisol, Sp.KK layanan Posyandu secara normal belum sepenuhnya dibuka tetapi  masih dibatasi. Apalagi bagi daerah zona merah Covid-19 kita tidak sarankan untuk dibuka dengan mengumpulkan masa. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB per 23 Juli 2020, dari sepuluh kabupaten Kota di NTB hanya dua kabupaten/kota yang masih menjadi daerah zona merah yakni Kota Mataram dan Lombok Barat. Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur masih zona oranye. Sementara kabupaten kota lainnya masih zona kuning. “Karena jika kita lihat di Kota Mataram ini semakin buruk dan semakin bertambah. Jadi khawatir tadinya sudah mau dibuka, saya juga sudah ke lapangan meninjau untuk dibuka. Tapi begitu saya konsultasi ke pimpinan ke Bu Wagub terutama dan ke Asisten I. Bu Wagub belum mengizinkan. Tadinya akan dibuka dengan dilombakan dulu posyandu ini, baru diharapkan semua akan dibuka,”ujarnya.
 dr Rusnawi juga mengatakan tidak hanya kegiatan posyandu saja yang tidak diperbolahkan mengumpulkan masa, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya di BKKBN juga tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang menggumpulkan masa. “Kita juga disini, jika ada kegiatan yang menggumpulkan masa, kita laksanakan melalui virtual atau online. Maka posyandu belum bisa dibuka sepenuhnya, karena ada yang buka ada yang belum,”tegasnya.
 Khusus bagi daerah zona merah, sambungnya memang tidak disarankan untuk buka layanan. Tetapi agar layanan posyandu tetap berjalan di masa pendemi Covid-19 saat ini, maka para petugas yang harus mendatangi masyarakat ke rumah masing-masing. Layanan posyandu harus tetap berjalan setiap bulan, apalagi bayi harus tetap ditimbang maupun diimunisasi. Kalau tidak, maka ada dampak yang ditimbulkan seperti stunting, banyak penyakit, imunnya menurun. “Maka para petugas melakukan layanan door to door ke setiap rumah. Karena sudah memiliki data masyarakat yang akan dilayani setiap bulan, sesuai data yang dimiliki. Jadi petugas yang datangi ke rumah satu persatu,”katanya. (sal)
