Layanan Laku Pandai Solusi Perluas Keuangan Syariah

Dr. Riduan Mas’ud (DOK/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Persaingan industri perbankan tahun 2017 dipastikan akan semakin ketat, seiring dengan kian banyaknya perbankan menerapkan layanan berbasis teknology informasi (TI), yang bahkan hingga masuk ke pelosok pedesaan. Seperti perekrutan agen layanan keuangan tanpa kantor (Laku Pandai) yang merupakan program yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk layanan Laku Pandai ini, sebagian besar sudah dimiliki oleh lembaga perbankan umum nasional konvensional, hingga memasuki pelosok pedesaan. Jika hal tersebut tidak ditangkap sebagai peluang oleh lembaga industri keuangan syariah, maka akan kalah jauh dengan perbankan konvensional.

“Industri perbankan syariah harus memperbanyak agen layanan Laku Pandai kalau ingin menguasai pangsa pasar keuangan di NTB,’ kata pengamat keuangan syariah dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Dr. Riduan Mas’ud, Kamis kemarin (12/1).

Menurut Dosen Paska Sarja IAIN Mataram ini, bahwa perbankan syariah di NTB harus memperluas jaringan hingga ke masyarakat di pelosok. Salah satu caranya  adalah dengan memperbanyak agen layanan Laku Pandai, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang selama ini sulit dan belum tersentuh layanan industri perbankan. Jika itu dilakukan oleh industri perbankan syarian di NTB, maka perkrembangan keuangan syariah di NTB akan berjalan mulus sesuai dengan potensi yang begitu besar.

Provinsi NTB dikenal dengan penduduknya mayoritas muslim menjadi pangsa pasar yang sangat besar bagi industri keuangan syariah. Hanya saja, jika perbankan syariah berkutat seperti di tahun 2016 dan cenderung melakukan pelayanan secara manual di kantor cabang dan unit cabang, maka akan dilangkahi oleh perbankan konvensional yang justru lebih agresif memperluas jangakauannya hingga ke pelosok dengan memperbanyak agen layanan Laku Pandai.

“Memperbanyak agen Laku Pandai ini menjadi yang harus dilakukan perbankan syariah. Jika tidak memanfaatkan agen Laku Pandai, maka akan kalah jauh dengan bank konvensional,” kata Riduan.

[postingan number=3 tag=”ekonomi”]

Riduan mengatakan, saat ini dukungan pemerintah daerah di Provinsi NTB sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. mulai dari kebijakan dan komitmen konversi Bank NTB menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang ditargetkan operasional Agustus 2018. Selain itu juga merger delapan BPR NTB menjadi satu badan hukum dan di konversi menjadi PT BPR NTB Syariah, pembentukan usaha Jamkrida NTB Syariah dan juga penumbuhan 500 koperasi syariah hingga tahun 2018.

Dukungan tersebut diakui Riduan sebagai pintu masuk dan peluang bagi industri keuangan syariah untuk memperluas jangkauannya dan memasyarakatnya hingga di pelosok pedesaan. “Tentunya dengan sentuhan technology yang memadai. Terlebih lagi kebijakan OJK dengan program Laku Pandai ini sangat menarik untuk memperluas jangkauan perbankan syariah hingga ke pelosok pedesaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri mendorong lembaga industri keuangan di Provinsi NTB untuk memperbanyak agen layanan Laku Pandai utamanya di pelosok pedesaan. Layanan Laku Pandai sebagai salah satu solusi untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh dengan akses industri perbankan. “Laku Pandai ini tujuannya untuk menjangkau masyarakat di pedesaan dalam layanan perbankan," jelas Yusri.

Yusri mendorong lebih banyak lagi lembaga perbankan yang berkantor di Provinsi NTB membuka layanan laku pandai. Begitu juga dengan Bank NTB sebagai bank daerah bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri dengan membuka layanan Laku Pandai. Hanya saja, untuk melaksanakan program Laku Pandai, Bank NTB harus meningkatkan kualitas jaringan teknologi dan informasi (TI) yang dimiliki.

Karena dalam melaksanakan layanan Laku Pandai lebih mengedepankan kualitas dan pengamanan TI yang lebih canggih. Sehingga layanan Laku Pandai bisa berjalan dengan baik dan mengedepankan pengamanan standar.

Berdasarkan data OJK Provinsi NTB, dari 2.114 agen layanan Laku Pandai di NTB, sebagian besar direkrut lembaga perbankan konvensional, seperti Bank BRI dengan jumlah 1.337 orang agen, yang didominasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan nasabah dari bank tersebut.

Selain Bank BRI lanjut Yusri, perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Bank Mandiri juga telah merekrut agen layanan Laku Pandai sebanyak 302 orang. Begitu juga dengan Bank BNI sebanyak 432 orang agen. Sementara untuk Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sudah memiliki 39 orang agen layanan Laku Pandai, Bank BRI Syariah terdapat 11 orang agen Laku Pandai dan Bank NTB juga sudah memiliki 4 orang agen Laku Pandai.

Yusri mengakui jika jumlah jumlah bank umum yang merekrut agen layanan Laku Pandai  dari 30 bank yang operasional di Provinsi NTB masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah bank umum konvensional dan syariah yang beroperasi di NTB.

Hal tersebut disebabkan karena perekrutan agen Laku Pandai tergantung dari kebijakan manajemen pusat bank masing-masing. Selain itu untuk program layanan Laku Pandai ini, lembaga perbankan betul-betul harus memiliki infrastruktur Information and technology (IT) canggih dan aman dari resiko. Karena layanan Laku Pandai ini betul-betul bekerja dengan sentuhan IT yang aman dan tentunya daerah yang bisa dilayani sudah ada sinyal provider telekomunikasi.

“Layanan Laku Pandai ini semakin banyak dan tersebar di pelosok pedesaan, maka akan berdampak terhadap perbaikan ekonomi masyarakat kurang mampu menjadi lebih baik,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank BRI Syariah Mataram, H. Aminuddin menyebut bahwa pada tahun 2016, Bank BRI Syariah Cabang Mataram sudah memiliki 11 orang agen layanan Laku Pandai yang tersebar di sejumlah pedesaan di Provinsi NTB. Jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan perencanaan di tahun 2017. “Tahun 2017 ini, kami di BRI Syariah Cabang Mataram akan merekrut 190 orang agen layanan Laku Pandai yang ada di pelosok pedesaan,” tutup Aminudin. (luk)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid