Larangan Pengiriman Kayu Masih Sebatas Wacana

Madani Mukarom AZWAR (ZAMHURI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Gubernur NTB Zulkieflimansyah sejak bulan Oktober lalu menyampaikan komitmennya untuk menjaga dan melindungi hutan dari aktivitas illegal logging. Salah satu kebijakan penting yang diambil, Pemerintah Provinsi NTB melarang pengiriman atau penjualan kayu NTB ke luar daerah.

Keputusan gubernur tersebut, diambil berdasarkan hasil hasil rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB. Namun nyatanya, hingga saat ini kayu asal NTB masih bebas dikirim ke luar daerah.

Radar Lombok meminta penjelasan terkait keputusan gubernur yang belum dijalankan itu. Rupanya, pernyataan gubernur masih sebatas wacana. Pasalnya, payung hukumnya hingga saat ini tak kunjung diterbitkan.

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, Madani Mukarom mengungkapkan, peraturan gubernur (pergub) tentang larangan pengiriman kayu ke luar daerah belum rampung hingga saat ini. “Masih kami bahas dengan Biro Hukum,” jawab Mukarom kepada Radar Lombok, Rabu (2/12).

Larangan yang dikeluarkan, dengan melakukan moratorium penerbitan surat keterangan asal usul (SKAU). SKAU sendiri adalah dokumen angkutan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat). SKAU diterbitkan oleh kepala desa/lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan kepala dinas kabupaten/kota.

Sudah berbulan-bulan, gubernur menyatakan kayu asal NTB dilarang dikirim ke luar daerah. Namun moratorium tersebut belum ada tindakan nyata hingga saat ini. Dinas LHK sendiri, sejak Oktober mengodok regulasi tersebut. Belum jelas pula bentuknya, apakah cukup dengan surat keputusan (SK) gubernur atau melalui pergub.

Apakah ada kendala atau ada pihak yang menghalangi untuk diterbitkan regulasi tersebut? Madani Mukarom lebih memilih tak bersuara. Dia tidak ingin memberikan penjelasan apapun. Praktik illegal logging di Provinsi NTB sudah terjadi sejak lama. Ada mafia yang bermain sehingga sulit diberantas. Uang yang mengalir cukup besar untuk kegiatan haram tersebut.

Kasus tindak pidana kehutanan (Tipihut) semakin meningkat di NTB. Data Dinas LHK hingga bulan Oktober saja, tahun 2020 ini sudah ada 37 kasus. Lebih dari 260 hektar lahan hutan sudah terbakar dan dibakar hanya dalam waktu kurang dari satu tahun.

Untuk diketahui, Gubernur NTB Zulkieflimansyah beberapa waktu lalu menyadari pekerjaan menjaga hutan tidak mudah. “Mulai besok (26 Oktober 2020, red), melarang kayu keluar dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Mudah-mudahan dengan melarang kayu keluar akan mengerem pengiriman kayu terutama illegal logging,” kata gubernur pada bulan Oktober lalu. (zwr)