Laporan Kekayaan Farin Terbanyak, Fauzan Paling Sedikit

Laporan Kekayaan
TIM : Tim Pemenangan Nauvar F. Farinduan-TGH. Muammar Arafat (F-One), Muhazam menandatangani penerimaan dokumen hasil pemeriksaan F-One di KPU Lobar, Rabu (17/1). (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG – Salah satu syarat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Lombok Barat adalah melaporkan kekayaan di KPK. Berdasarkan data yang disampaikan KPK pada situs resminya, dari tiga bakal pasangan calon (paslon), baru dua orang yang datanya sudah tertampil di website KPK per Rabu 17 Januari 2018 kemarin yakni H. Fauzan Khalid dengan total harta yang dilaporkan per 11 Januari 2018 yakni Rp 2.262.711.404, kemudian Bakal Calon Wakil Bupati Hj. Sumiatun dengan total harta yang dilaporkan per 12 Januari 2018 yakni Rp 5.238.367.042. Sementara untuk Bakal Calon Bupati Nauvar Furqony Farinduan dengan total harta yang dilaporkan per 8 Januari 2018 yakni Rp 6.607.000.000, Bakal Calon Wakil Bupati TGH. Muammar Arafat dengan total harta yang dilaporkan per 11 Januari 2018 yakni Rp 3.165.563.754.

BACA JUGA : Ini Daftar Kekayaan Calon Kepala Daerah di NTB, Gede Sakti Terkaya

Adapun bakal paslon H. M. Izzul Islam dan TGH. Khudori Ibrahim belum ditampilkan. Dari data sementara yang ditampilkan KPK, diketahui Farin paling banyak kekayaannya, sementara Fauzan paling sedikit. “Daftar nama di atas hanya sebatas sebagai informasi bagi publik mengenai nama-nama Bakal Calon Kepala Daerah yang telah menyampaikan LHKPN, baik secara online (melalui elhkpn.kpk.go.id maupun secara offline (melalui pengiriman Formulir LHKPN Macro Excel kepada KPK, baik secara langsung atau email [email protected]),” ungkap yang tertulis di web KPK.

Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri menerangkan, pengisian LHKPN dan tanda terima LHKPN dari KPK menjadi syarat yang harus diserahkan ke KPU Lobar. Seingatnya, sudah satu atau dua Bakal Paslon yang sudah menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK itu kepada KPU Lobar. Pihaknya masih menunggu diserahkannya tanda terima ini hingga berakhirnya masa perbaikan administratif yakni 20 Januari 2018. Bilamana tidak ada, maka berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Adapun kemarin, KPU juga sudah menyampaikan hasil pemeriksaan masing-masing bakal paslon kepada tim penghubung. Di mana hasilnya, ketiga bakal paslon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau lulus tes kesehatan.(zul)

BACA JUGA :  Perusakan Baliho Farin-KTM Masuk Pidana Umum