Landscape DPPKAD Dituding Proyek Siluman

TANJUNG-Proyek pembangunan, penembokan, landscape dan garasi Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2016 yang kini tengah dikerjakan dinilai sebagai proyek siluman oleh Anggota Badan Anggaran DPRD KLU, Ardianto.

Pasalnya, seperti diungkapkan Ketua Komisi I DPRD KLU tersebut, proyek dengan nilai sekitar Rp 1 miliar tersebut, tidak masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KLU 2016. Begitu pula saat pengesahan Perda APBD KLU 2016. “Tapi ternyata, setelah tiga empat bulan perda APBD-nya dicetak dan dibagikan ke anggota, saya menemukan proyek ini dicantumkan. Padahal kami tidak pernah membahas sebelumnya. Ini kan lucu. Bisa dibilang inilah proyek siluman,” jelas Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD KLU ini, Senin (25/7).

Pantauan koran ini di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KLU kemarin, proyek pembangunan, penembokan, landscape dan garasi Kantor DPPKAD KLU tersebut diterangkan sudah selesai lelang dengan pagu Rp 1 milar. Nilai kontraknya sendiri diterangkan belum dibuat. Sementara itu pantauan di Kantor DPPKAD KLU, pengerjaan proyek sudah mulai dilaksanakan.

BACA JUGA :  Semua Paket Lelang Harus Masuk Triwulan Kedua

Sementara itu, Sekretaris DPPKAD KLU, Hairul Anwar yang dihubungi menerangkan, proyek pembangunan, penembokan, landscape dan garasi Kantor DPPKAD KLU, tersebut sebenarnya merupakan proyek yang dikerjakan 2015. Namun karena gagal terlaksana dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA), maka dimasukkan pada 2016 ini. “Iya tidak ada masalah, karena 2015 ndak terlaksana dia. Jadi SILPA dia kemarin itu. Sehingga di 2016 lah dilanjutkan, dianukan. Seperti itu dia,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ardianto yang dihubungi kembali berkaitan tanggapan Sekretaris DPPKAD ini menegaskan, bahwa apapun yang masuk ke dalam APBD harus dibahas. Kendatipun itu proyek 2015 yang tidak dilaksanakan. “Sama saja, semua harus dibahas, apapun yang akan masuk ke APBD, harus dibahas dan dengan persetujuan DPRD,” tegasnya. (zul)