MATARAM — Hasil quick count atau hitung cepat Pilgub NTB 024 yang dilakukan lembaga survei KedaiKOPI, menempatkan pasangan calon (Paslon) Pilgub NTB Lalu Muhammad Iqbal-Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda) lebih unggul, dibandingkan dua Paslon lainnya. Dimana Paslon Iqbal-Dinda di angka 42,2 persen; disusul Paslon nomor urut 2 Zul-Uhel 29,87 persen; dan terakhir Paslon nomor urut 3 Rohmi-Firin 27,93 persen, dengan total sampel masuk 99,5 persen.
Setelah hasil tersebut diumumkan, Cagub terpilih Lalu Muhammad Iqbal, mengungkapkan bahwa banyak program kerja yang harus segera dilaksanakan begitu dilantik nanti. Dimana menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
“Jadi buat saya yang paling mendesak itu adalah reformasi birokrasi di Pemprov NTB. Kita tahu semua, bagaimana kinerja teman-teman di Pemprov, dan itu terjadi karena tata kelolanya,” ungkap Lalu Iqbal, Jumat kemarin (29/11).
Ia menegaskan bahwa setelah dilantik nanti, reformasi birokrasi akan menjadi prioritas utama. Salah satu langkah awal adalah penerapan merit system, untuk memastikan bahwa jabatan strategis di lingkup Pemprov NTB diisi oleh mereka yang memang memiliki kompetensi dan berkarir dengan baik.
“Yang penting adalah menempatkan orang terbaik di posisi yang tepat dan produktif,” tegasnya.
Reformasi birokrasi dimaksud, juga mencakup pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien. Dimana dalam lima tahun ke depan lanjutnya, akan ada banyak program prioritas, baik di tingkat provinsi maupun nasional, yang hanya dapat berhasil jika didukung oleh birokrasi yang kuat dan profesional.
“Tidak bisa kita kerjakan kalau birokrasinya tidak kuat, tidak profesional. Jadi itu yang hari pertama akan dibenahi dulu, dan insyaalah progresif dan tidak perlu ada yang takut. Karena orang yang bagus, pasti diberikan tempat yang layak,” tegas Lalu Iqbal.
Lalu Iqbal juga menyampaikan pesan kepada pejabat Pemprov NTB yang selama ini terlibat dalam praktik-praktik politik yang merugikan negara, terutama mereka yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan politik. “Sudah rakyat miskin, kamu pakai pula uangnya untuk keperluan-keperluan politik. Pokoknya mereka yang selama ini sudah bagus, Insha Allah akan mendapat tempat yang bagus,” tandasnya.
Tidak lupa Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, relawan, pendukung, dan simpatisan pasangan Iqbal-Dinda yang telah memberikan dukungan penuh, hingga akhirnya memenangkan Pilgub NTB 2024. Menurut Iqbal, kemenangan ini adalah bagian dari dinamika demokrasi, karena itu ia mengimbau para pendukung untuk tidak berlebihan dalam merayakannya.
“Kemenangan ini adalah hal yang biasa, karena ini memang harus ada yang menang dalam proses demokrasi. Jadi tidak usah direspon berlebihan,” ucapnya.
Lalu Iqbal juga mengajak para pendukung untuk menahbiskan waktu dengan syukur dan doa, bukan berlebihan merayakan kemenangan.
“Lebih baik kita habiskan waktu untuk bermunajad, syukur, zikir di rumah mensyukuri hasilnya ini,” katanya.
Terakhir, Lalu Iqbal menyampaikan bahwa dirinya sudah memaafkan semua fitnah dan hoaks yang pernah dilontarkan kepadanya selama masa kampanye. “Hari ini saya maafkan, tidak ada dendam. Kita balik kita saudara semua. Kita harus bangun NTB ini bersama-sama,” tandasnya.
Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, menyampaikan bahwa tata kelola birokrasi alias mutasi pejabat dalam pemerintahan adalah hal yang diperbolehkan dalam sistem pemerintahan yang berlaku. Menurutnya, reformasi birokrasi adalah langkah yang wajar dilakukan oleh pemerintah daerah. “ASN kita sudah punya kompetensi masing-masing,” timpalnya.
Namun sebelum itu, kepala daerah lebih dulu akan mempelajari data-data yang ada, sebelum mengambil keputusan untuk menempatkan pejabat yang lebih baik. Menurutnya ASN di lingkup Pemprov NTB memiliki kompetensi masing-masing, dan mutasi pejabat sangat diperbolehkan.
“Sangat (boleh reformasi birokrasi, red), dimana-mana organisasi seperti itu,” katanya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi menambahkan bahwa langkah Gubernur terpilih untuk melakukan tata kelola birokrasi yang lebih baik tersebut, sejalan dengan program pemerintah pusat. Hal ini untuk mendorong reformasi birokrasi di tingkat daerah.
“Itu kehendak dan ikhtiar bersama kita. Nanti kita lihat langkah-langkahnya, itu kan ada pensiun dan macam-macam. Refosisi itu sebuah keniscayaan dan ada aturan-aturannya,” ujarnya.
Tidak bisa dipungkiri, beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov NTB diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh). Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan setelah adanya kepala daerah yang baru, posisi yang lowong ini akan diisi oleh pejabat definitif nantinya. “Kita lihat situasinya seperti itu,” pungkasnya. (rat)
