JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), HL Gita Ariadi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur NTB. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (19/9).
Miq Gita, sapaan akrab Sekda NTB, ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang masa jabatannya telah berakhir. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang ditetapkan pada tanggal 4 September 2023.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Pj kepala daerah berperan penting untuk mengisi kekosongan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Karena itu, dirinya meminta mereka yang diberi kepercayaan agar mampu berkomitmen dan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.
“Untuk itulah saya meminta kepada Bapak Lalu Gita Ariadi yang telah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Jokowi melalui Sidang TPA (Tim Penilai Akhir) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Tolong laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Tito.
Tak hanya itu, Tito juga mewanti-wanti agar HL Gita Ariadi tetap membuat program strategis yang sejalan dengan pejabat lama. “(Pj) memiliki kewenangan ada 4, kecuali menurut undang-undang nanti. Tolong dipelajari, salah satu diantaranya adalah tidak boleh membuat program strategis yang berbeda dengan pejabat yang lama, kecuali atas izin Mendagri. Itu bahasanya seperti itu,” jelas Tito.
Selain memperhatikan tugas dan wewenang, Mendagri Tito Karnavian menyarankan HL Gita Ariadi agar membangun pola komunikasi yang baik dengan pejabat sebelumnya. Hal ini terutama terkait dengan progam yang harus dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat NTB. “Jadi komunikasikan betul dengan gubernur dan wakil gubernur di periode 2018-2023. Hal yang perlu dilanjutkan yang mana, dan tolong bangun hubungan yang positif,” pintanya.
Mendagri Tito Karnavian juga berpesan agar program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) seperti penanganan stunting dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) diaktifkan dan diteruskan. Pasalnya, PKK merupakan mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup anak-anak dan keluarga. “Saya hanya titip kepada Pak Penjabat Gubernur, tolong aktifkan PKK dan Posyandu. Itu sebagai mitra penting,” tegasnya.
Dirinya juga mengimbau seluruh stakeholder, baik pusat dan daerah dapat mendukung kepemimpinan HL Gita Ariadi, sehingga pemerintahan di Provinsi NTB berjalan lebih baik. “Kita semua dukung kepemimpinan yang baru Pak Lalu Gita Ariadi, dan juga mohon dukungan dari rekan-rekan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), para bupati/wali kota. Intinya adalah demi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih baik/ Siapa pun juga penjabatnya harus kita dukung hal yang positifnya,” tegas Tito.
Adapun prosesi pelantikan tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur NTB periode 2018-2023 H Zulkieflimansyah dan Wagub Hj Sitti Rohmi Djalillah. Selain itu, hadir pula jajaran Forkopimda NTB, bupati/wali kota se-NTB, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan NTB.
Usai pelantikan di Gedung Kemendagri, dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) antara Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, SE. M.Sc dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd, dengan Penjabat Gubernur HL Gita Ariadi, M.Si.
Kesempatan itu, Gubernur Bang Zul menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik selama perkhidmatan 2018 – 2023. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda, DPRD dan semua pihak yang selama ini bekerjasama dan mendukung kerja pemerintah provinsi. Saya juga menyampaikan permohonan maaf, kalau selama ini dalam berinteraksi terdapat hal-hal yang kurang berkenan,” ujar Bang Zul, didampingi Umi Rohmi.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam sambutan menegaskan kembali beberapa poin tugas dan wewenang Pj Gubernur NTB, seperti yang telah disampaikan Mendagri.
“Beberapa poin (wewenang Pj Gubernur) yang disampaikan Mendagri sesungguhnya bukan tidak boleh, tapi harus seizin Mendagri,” tegasnya seraya menambahkan, beberapa poin dimaksud, diantaranya Pj Gubernur tidak boleh membatalkan perjanjian kerjasama luar negeri, mutasi pejabat struktural Pemprov, dan merubah kebijakan strategis Gubernur sebelumnya.
Sedangkan Pj Gubernur NTB, Miq Gita, kepada awak media usai dilantik menyatakan ada dua agenda yang menjadi fokus utamanya. Pertama memastikan momentum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. “Ini momentum besar yang akan kita hadapi, bagaimana penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu, Pilpres maupun Pilkada berkualitas,” ujarnya.
Namun disadari, untuk memastikan penyelenggaraan kontestasi politik di NTB berjalan suskes, tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Pemprov NTB akan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari Forkopimda Kabupaten/Kota, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan stakeholder lainnya.
“Masyarakat kita sudah terbuka, itulah yang kita atensi. Bagimana agar pelaksanaan pesta demokrasi berkualitas. Sementara tensi politik ada peningkatan. Mari kita jaga kondisi tersebut sebaik-baiknya,” ujar Miq Gita.
Upaya lain yang dikerahkan Pemprov untuk memastikan pelaksanaan Pilkada NTB berkualitas, yakni dengan melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat. Disamping mengimbau agar masyarakat tidak cepat terprovokasi oleh berita-berita hoaks.
“Makanya bagaimana harus menjaga momentum, baik penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di NTB, dipastikan tetap berjalan sebagaimana yang ada saat ini. Bahkan meningkat dimasa-masa yang akan datang,” jelas Miq Gita.
“Kita harus belajar berdemokrasi. Beda pilihan sah-sah saja, tetapi mari kita salurkan dengan cara-cara yang baik. Jadi masyarakat mengikuti pemerintah. Kami dipemerintah akan tegak lurus mengikuti apa yang dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Berikutnya yang kedua adalah menjalankan program pembangunan yang memang menjadi atensi Pemerintah Pusat. Misalnya dalam jangka pendek, yaitu mensukseskan event MotoGP yang akan digelar di Sirkuit Mandalika pada 13-15 Oktober mendatang.
“Teman-teman di lapangan sudah bekerja semua. Saya juga bagian dari proses untuk mempersiapkan itu kemarin. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, mudah-mudahan dengan dukungan bersama MotoGP berjalan sukses,” ujar Miq Gita.
Selain itu, pekerjaan rumah seperti penurunan stunting, turut menjadi agenda yang harus dituntaskan. Pasalnya, angka stunting pada anak di NTB masih sebesar 13,78 persen. Berikutnya bagaimana menjaga inflasi daerah agar tetap terkendali. Disamping terus berupaya untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Tidak hanya itu, setelah diberikan mandat untuk memimpin NTB lebih dari satu tahun ke depan. Miq Gita mengaku akan melakukan inovasi, yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah ke depannya. “Kita harus mensukseskan pelaksanaan Pemilu Pilpres dan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.
Disinggung soal Penunjukan Plh Sekda NTB. Miq Gita tidak menjelaskan secara pasti perihal siapa pejabat yang bakal ditunjuk untuk mengisi kekosongan posisi Sekda NTB. Dia mengaku masih akan mempelajari bagaimana mekanisme pemilihan Sekda yang akan menggantikan dirinya selepas ditetapkan sebagai Pj Gubernur NTB. “Nanti kami pelajari aturan-aturan dan persiapan sesuai dengan kriteria yang ada,” pungkas Miq Gita. (rat)
