GIRI MENANG–Kanwil Kemenkumham NTB memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan fasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah.
Hal ini dilaksanakan dalam rangka memastikan bahwa peraturan daerah tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Oleh sebab itu, Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen untuk melaksanakan amanat Menkumham Yasonna H. Laoly bahwa Peraturan daerah ini harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan SDM masyarakat,” ujar Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.
Pada Jumat (7/6), Kanwil Kemenkumham NTB laksanakan analisis dan evaluasi hukum di Kabupaten Lombok Barat bertempat di Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Kedatangan tim Kanwil Kemenkumham NTB yang terdiri dari perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum disambut langsung oleh H. Humaidi selaku Kepala Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.
“Kami berharap, bagian Hukum Setwan Lombok Barat dapat dilibatkan dalam kegiatan analisis dan evaluasi hukum di daerah dan Perda Lombok Barat dipilih sebagai objek analisis dan evaluasi hukum,” ujar H. Humaidi.
Tim Kanwil Kemenkumham NTB menyampaikan bahwa hasil analisis dan evaluasi berbentuk Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
Kanwil Kemenkumham NTB dalam melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum di daerah tentu saja sesuai arahan/ petunjuk teknis dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional yang telah menentukan Tema dan Objek yang menjadi pilihan Analisis dan Evaluasi Hukum sehingga terdapat keseragaman Tema dan Objek mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. (Huda)
