GIRI MENANG – Sekitar 10 hektar lahan warga masuk dalam rencana pembangunan jalan kawasan wisata pantai Mekaki yang sudah dilaunching beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, posisi lahan seluas 10 hektar itu belum ada kepastian soal pembayarannya.
Kades Pelangan Zainul Hafidz menjelaskan dari hasil koordinasi, ada lahan warga yang terkena proyek peningkatan dan pelebaran jalan ini.”Kita perlu komunikasikan kembali terkait dengan adanya lokasi yang kena. Karena lahan ini tidak semua milik kehutanan ada juga milik pribadi, dan ini harus diperhatikan oleh Pemda Lombok Barat,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pihak-pihak terkait harus menyinkronkan masalah ini agar tidak ada masalah di belakang hari. Jumlah lahan yang dimiliki secara pribadi, sesuai dengan bukti kepemilikan seperti sertifikat sekitar 10 hektar.”Sejauh ini saya pikir lahan warga tidak ada yang kena, ternyata ada dan ini harus disosialisasikan kepada masyarakat,” harapnya.
Sebelumnya Kepala Dinas PU-TR Lobar I Made Arthadana menyampaikan proses peningkatan jalan itu akan dilakukan dalam dua tahap atau segmen. Pertama akan dibangun panjang jalan sekitar 700 meter, dan kemudian dilanjutkan pada segmen kedua yakni sepanjang 300 meter. “Jadi totalnya sekitar 1 kilometer, dengan lebar jalan sekitar 300 meter didesain untuk dua jalur,” ungkapnya.
Jalan ini akan dilengkapi dengan bundaran serta pintu gerbang menuju kawasan wisata Pantai Mekaki. “ Jalan ini dua jalur dengan masing-masing jalur selebar 8 meter, kemudian median jalan 2 meter dan lain-lainnya sekitar 10 meter, bentuknya trapesium. Sehingga kalau ditotal lahan yang akan dipakai sekitar 4,3 hektar,” paparnya.
Mengenai waktu pengerjaan, Mades menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membangun jalan itu sekitar 18 bulan terhitung sejak 5 November 2023 sampai 5 Mei 2024. “Namun pada bulan ke-8, peningkatan jalan ini diharapkan paralel dengan pembangunan hotel, karena peralatan dan material sudah bisa terakses,” tegasnya.
Lalu bagaimana dengan pembiayaan? Ia mengungkapkan bahwa anggaran peningkatan jalan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh PT.SBA. Kemudian Dinas PU-TR Lobar dalam hal ini adalah menindaklanjuti perintah Bupati dan Wakil Bupati Lobar dengan membuatkan kontrak untuk mengawal pengerjaan. “Jadi kami rasa, tahapan kali ini tidak main-main,” tutupnya.(ami)
